TRIBUNNEWS.COM, JENEWA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan negara-negara agar berhati-hati mencabut pembatasan, yang diberlakukan untuk menekan penyebaran virus corona.

WHO melihat pelonggaran, namun di waktu bersamaan pencabutan pembatasan sosial dapat mengakibatkan kebangkitan yang mematikan.

Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, saat jumpa pers Jumat (10/4/2020) waktu setempat, menyatakan terjadi perlambatan yang menggembirakan dari epidemi di sejumlah negara Eropa, seperti Italia, Jerman, Spanyol dan Prancis, akan tetapi terjadi pula akselerasi yang mengkhawatirkan di negara lain termasuk transmisi komunitas di 16 negara Afrika.

Beberapa kota di dunia mulai melonggarkan karantina wilayah seperti yang antara lain dilakukan otoritas di China yang mencabut status karantina wilayah (lock down) di Wuhan, yang merupakan pusat corona pertama kali muncul.

Namun, tak sedikit kota-kota yang periode status karantina wilayahnya justru diperpanjang karena khawatir pencabutan karantina wilayah akan memperparah penyebaran virus corona yang hingga kini belum ditemukan vaksinnya itu.

Otoritas di Afrika Selatan memperpanjang status karantina wilayah selama dua pekan dan akan berakhir pada akhir April.

Wali Kota London Shadiq Khan termasuk pihak yang tak akan mencabut status
karantina wilayah London karena dia memperkirakan corona di London masih akan memuncak penyebarannya dalam waktu beberapa hari lagi.

Baca: Jika Wabah Tak Terkendali, WHO: Indonesia dan India Berpotensi Jadi Episenter Baru Covid-19

Baca: Pegadaian Beri Perpanjangan Setahun untuk Pembayaran Pinjaman Pada Nasabah yang Terdampak Corona

Baca: Pesan Pasien yang Berhasil Sembuh dari Covid-19, Jangan Galau, Tumbuhkan Harapan dan Keyakinan

Begitu pemerintah Malaysia memutuskan melanjutkan pelaksanaan lock down, yang di negara itu disebut sebagai masa perintah kawalan pergerakan (PKP), hingga dua Minggu lagi, yaitu dari 15 April sampai 28 April 2020.

Kebijakan itu diumumkan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dalam pidato khusus di Kantor Perdana Menteri Putrajaya, Jumat, dan diambil atas nasihat dari kementerian kesehatan dan pakar medis.

"Pelanjutan waktu PKP ini dibuat untuk memberi ruang kepada petugas-petugas kesehatan memerangi
penularan COVID-19, selain mengelakkan penularan wabah ini dalam masyarakat," katanya.

Tarawih di rumah
Ditambahkan, perpanjangan masa lock down itu selaras dengan pandangan WHO yang menyarankan
negara-negara untuk tidak mengakhiri kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat terlalu awal.

"Sebagaimana yang terjadi di beberapa buah negara, penularan wabah ini meningkat kembali apabila PKP ditamatkan. Apa yang saya hendak sebutkan di sini ialah kita mesti bersedia berhadapan dengan
situasi ini bagi masa yang agak lebih lama, mungkin berlanjut untuk tempo beberapa bulan, sebelum kita
dapat betul-betul pastikan penularan wabah ini diatasi seratus persen," katanya.

Perdana Menteri mengatakan kehidupan mungkin tidak bisa kembali seperti semula selagi virus itu masih ada.

Pembatasan jarak fisik, katanya, harus diteruskan, demikian pula dengan kebiasaan untuk
menjaga kebersihan serta menghindari perkumpulan dan tempat yang banyak orang.

"Bulan Ramadhan akan menjelang tiba tidak lama lagi. Kita tidak boleh ke bazar Ramadhan untuk membeli camilan berbuka puasa, tidak boleh ke masjid untuk bertarawih. Jadi, bertarawih lah di rumah
bersama keluarga. Mungkin juga kita tidak boleh balik ke kampung seperti biasa," katanya.

Sebelumnya dalam suatu laporan, Muhyiddin mengatakan berdasarkan situasi terkini, pelaksanaan PKP
telah dapat membantu para petugas kesehatan mengawal penularan Covid-19 ke satu

"Menurut anjuran yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan Malaysia, PKP yang dilaksanakan dalam
tempo hampir sebulan yang lalu telah sedikit banyak mengurangi dampak covid-19

(Febby Mahendra Putra/cnn/bernama)