TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah menilai ulah dari staf khusus milenial Presiden Joko Widodo, Andi Taufan, adalah bukti bahwa istana kurang berhasil dalam merekrut orang-orang kompeten di sekelilingnya.

Menurutnya, terlalu banyak manuver yang dilakukan oleh generasi muda seperti Taufan.

"Ini pembelajaran bagi pihak istana, hati-hati merekrut stafsus, apalagi dari kalangan milenial," ujarnya dalam keterangan yang diterima Tribunnews, Rabu (15/4/2020).

Pasalnya, Iskandar meyyebut sekarang semua energi dan kekuatan bangsa sedang difokuskan untuk menangani dampak dari virus corona (Covid-19).

Baca: Hati-hati Pakai Zoom, Ada 500.000 Lebih Akun Dijual Diam-diam di Pasar Gelap

"Saya melihatnya bukan prihatin, tetapi justru sebaliknya. Rakyat ini sedang menderita karena Covid-19, tetapi justru ada yang berulah," lanjur Iskandar.

Karena itulah, Iskandar menyarankan agar Presiden Jokowi mempertimbangkan opsi untuk mencabut mandat dari Andi sebagai stafsus, meski yang bersangkutan sudah mencabut surat dan meminta maaf.

Baca: Riza Patria Dilantik, Karangan Bunga Ucapan Selamat Penuhi Halaman Balai Kota DKI Jakarta

"Ya sah-sah saja minta maaf. Namun, mandat stafsus milenial itu lebih baik dicabut, dari pada menghamburkan uang negara menggaji orang yang  justru membuat ulah yang efeknya ke semua masyarakat," pungkas Iskandar.

Sebelumnya, Andi Taufan diketahui mengirim surat ke seluruh semua camat di Indonesia. surat yang tersebar di media sosial tersebut menggunakan kop resmi Sekretariat Kabinet RI.

Dalam surat tersebut tertulis: 

"Dalam rangka menanggulangi dan memutus rantai penyebaran virus corona (COVID-19) di wilayah pedesaan Indonesia, kerjasama antar elemen masyarakat baik Pemerintah, Swasta maupun masyarakat sangat diperlukan, terutama dalam hal edukasi dan penyaluran bantuan"

"Terkait dengan program Relawan Desa Lawan COVID-19 yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, kami telah menerima  komitmen dari PT Amartha Mikro Fintek (“Amartha”) melalui surat tertanggal 30 Maret 2020, untuk dapat berpartisipasi dalam menjalankan program tersebut di area Jawa, Sulawesi dan Sumatera,"

Andi meminta para perangkat desa terkait agar dapat  mendukung pelaksanaan program kerjasama dengan perusahaanya tersebut. Surat itu kemudian mendapat kecaman dari masyarakat dan juga anggota DPR.