TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi IX DPR meminta pemerintah menjelaskan secara transparan terkait lembaga yang bekerja sama dalam program Kartu Prakerja, termasuk keikutsertaan startup Ruangguru.

"Ruangguru diketahui milik salah seorang staf khusus presiden dan sekarang banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Apakah startup Ruangguru ini sudah mengikuti seleksi sebelumnya? Atau ditetapkan saja oleh PMO (project management officer)?," ujar Anggota Komisi IX DPR Saleh P Daulay kepada Tribun, Jakarta, Kamis (16/4/2020).

"Saya tidak tahu apakah ada pendaftaran dan seleksi pada lembaga pelatihan yang ingin bergabung? Setidaknya, informasi terkait keterlibatan lembaga-lembaga pelatihan dalam program kartu prakerja dinilai sangat terbatas," sambung Saleh.

Baca: Dua Pria Kedapatan Meminta Sumbangan Bantuan untuk Covid-19, Tapi Uangnya Dipakai Sendiri

Menurut Saleh, agar tidak menimbulkan perdebatan dan kecemburuan bagi lembaga-lembaga pelatihan yang ada, maka pemerintah perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat.

"Yang penting diketahui publik adalah transparansi dalam seleksi lembaga yang dilibatkan, walaupun tidak ada aturan yang dilanggar, tetapi keingintahuan publik sangat perlu dijawab. Ini hanya masalah kepantasan dan kepatutan saja," tutur Saleh.

Ia menyakini, jika pemerintah menyampaikan secara jelas, maka yang diuntungkan adalah pemerintah sendiri karena menghindari tuduhan yang negatif.

" Di tengah situasi darurat seperti ini, semua desas-desus sedapat mungkin harus dihindari," ucap politikus PAN itu.

Baca: Awalnya Separah Amerika Serikat, Australia Berhasil Tekan Penyebaran Covid-19, Bagaimana Caranya?

Saleh menyebut, salah satu kunci keberhasilan program Kartu Prakerja terletak pada lembaga pelatihan yang diajak kerja sama.

Sebagaimana disebutkan pemerintah, kata Saleh, setiap pelatihan kerja yang dilakukan, pemerintah menyiapkan Rp 3,55 juta per orang.

Dari nilai tersebut, Rp 1 juta di antaranya akan dipergunakan untuk biaya pelatihan dan kelihatannya lembaga pelatihan yang diajak bekerja sama akan mendapatkan insentif dari yang Rp 1 juta tersebut.

“Wajar kemudian jika ada orang yang mempersoalkan keterlibatan lembaga-lembaga pelatihan, karena peserta yang akan dilatih 5,6 juta orang. Lalu berapa kira-kira yang akan diperoleh lembaga itu per orang? Berapa orang yang dapat dilatih oleh setiap lembaga?," tutur Saleh.