Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
TribunNews | PON XX Papua
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Ibadah Haji 2020

MUI Belum Terima Permohonan Fatwa dari Kemenag Terkait Ibadah Haji Saat Pandemi Corona

Sekjen MUI Anwar Abbas menyarankan, agar pemerintah benar-benar menyiapkan mitigasi, sambil menunggu keputusan tetap dari otoritas Arab Saudi.

MUI Belum Terima Permohonan Fatwa dari Kemenag Terkait Ibadah Haji Saat Pandemi Corona
Istimewa
Ilustrasi ibadah Haji 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum menerima permohonan fatwa dari Kementerian Agama untuk menentukan pelaksanaan ibadah haji dilakukan atau tidak.

"Belum ada permohonan fatwa," ucap singkat Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam melalui pesan singkatnya kepada Tribun, Jumat (17/4/2020).

Sementara itu, Sekjen MUI Anwar Abbas menyarankan, agar pemerintah benar-benar menyiapkan mitigasi, sambil menunggu keputusan tetap dari otoritas Arab Saudi.

"Baiknya pemerintah melihat dalam satu atau dua bulan ini situasi dan perkembangan yang ada di dalam dan di luar negeri," kata Anwar saat dikonfirmasi.

Baca: Sempat Rilis Jumlah Kematian Akibat Corona, Wuhan Revisi Data Covid-19, Naik 50 Persen

Ia berpandangan, penyelenggaran ibadah haji saat pandemi corona atau Covid-19 memiliki banyak resiko.

"Kalau ada juga jemaah yang berangkat tentu pasti akan mengalami banyak hambatan di perjalanan. Kemungkinan besar jumlah jemaah hajinya akan dikurangi sampai ketingkat yang mereka anggap aman," ujarnya.

Sebelumnya, Plt Sekjen Kemenag sekaligus Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Nizar Ali mengatakan, Kemenag membutuhkan fatwa MUI untuk memperkuat Presiden Jokowi dalam menyusun keppres terkait penyelenggaran haji tahun ini.

Baca: Kabareskrim: Ada Satgas Polri yang Akan Jamin Keamanan di Tengah Pandemi Virus Corona

"Fatwa bisa juga MUI aspek fatwa MUI, kalau mudharat lebih banyak, maka haji dari wajib jadi tidak wajib dalam konteks ini. Supaya presiden punya pertimbangan utuh dari aspek lapangan dan yuridis," kata Nizar beberapa waktu lalu.

Nizar menuturkan saat ini pihaknya juga terus menjalin komunikasi dengan MUI dan gugus tugas Covid-19 untuk mengambil keputusan.

Dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1441 H/2020 M, diatur jumlah total kuota haji Indonesia yaitu 221.000 jiwa.

Adapun berdasarkan rencana Kemenag, pemberangkatan rombongan haji kloter pertama ke Arab Saudi tanggal 26 Juni. Sementara pemulangan pertama usai haji dari Arab Saudi 5-20 Agustus 2020.

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas