Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

FAKTA Sebut PSBB Jakarta Tak Berjalan Baik: dari Kerumunan, Penumpukan Penumpang hingga Soal Bantuan

Forum Komunikasi Warga Kota Jakarta (FAKTA) memberi sejumlah catatan dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Ibu Kota.

FAKTA Sebut PSBB Jakarta Tak Berjalan Baik: dari Kerumunan, Penumpukan Penumpang hingga Soal Bantuan
Tribunnews/Irwan Rismawan
Petugas gabungan memeriksa warga yang melintas saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di perbatasan DKI Jakarta-Depok di Cinere, Jawa Barat, Rabu (15/4/2020). Pemeriksaan tersebut untuk memastikan setiap pengendara mematuhi aturan PSBB yang diterapkan di Kota Depok. 

"Jika warganya berperilaku baik maka pelaksanaan PSBB di daerah itu dapat berjalan baik," ungkap Tigor.

Jadi Sorotan Kemenhub

Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga menyoroti pelaksanaan PSBB di Jakarta.

Kemenhub meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menutup kantor di luar regulasi yang masih beroperasi selama PSBB.

Kemenhub menilai saat ini pergerakan masyarakat di Jakarta masih terpantau cukup tinggi, meski PSBB sudah diterapkan sejak pekan lalu.

Hal ini diungkapkan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi.

"Kantor di luar regulasi harus tutup, itu harus tutup. Kalau masih dibuka, denda saja."

"Saya kira bagaimana supaya PSBB lebih efektif lagi, menurut saya pemerintah DKI bisa bersifat tegas," ujar Budi dalam video conference, Jumat (17/4/2020) dilansir Kompas.com.

Menurutnya, aktivitas perkantoran yang masih cukup tinggi mengakibatkan pemerintah perlu mengoperasikan moda transportasi umum.

Dengan hal tersebut pembatasan moda transportasi umum belum bisa diterapkan secara maksimal.

"Kalau dari hilir masih ada kegiatan, supply harus ada. Kalau enggak ada, malah terjadi penumpukan," kata Budi.

Meski begitu, Budi memastikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan telah mengizinkan pemerintah daerah yang ingin menghentikan operasional moda transportasi umum.

"Saya dapat petunjuk dan arahan Menko Maritim untuk penumpang oke (dilarang) silakan, tapi untuk logistik jangan sampai terhambat," ucapnya.

(Tribunnews.com/Wahyu G Putranto) (Kompas.com/Rully R. Ramli)

Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Sri Juliati
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas