Wilayah di Bandung Raya Segera Berlakukan PSBB, Ini Aturan Untuk Pernikahan, Khitanan dan Pemakaman
Mulai 22 April nanti Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar
Editor: Hendra Gunawan
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Mulai 22 April nanti Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) wilayah Bandung Raya untuk menanggulangi Covid-19.
Penerapan PSBB ini dilakukan menyusul terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 30 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan coronavirus desease 2019 (Covid-19) di wilayah Bandung Raya meliputi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.
Pergub itu membahas beragam aspek kegiatan selama penanganan Covid-19. Dalam pasal 15, ada tiga kegiatan sosial budaya yang masih bisa dilaksanakan, yakni khitanan, pernikahan dan pemakaman yang tidak diakibatkan Covid-19.
Ketiga kegiatan itu pun hanya bisa dihadiri oleh keluarga inti.
Baca: Penyebab Gagal Dapatkan Kartu Pra Kerja, Berikut Cara Daftar dan Syaratnya
Baca: Permainan Liverpool Seperti AS Roma saat Diperkuat Francesco Totti
Baca: Tambahan 20 Ribu Reagen PCR dari Korsel akan Didistribusikan ke 35 Laboratorium Seluruh Indonesia
Untuk khitanan, warga harus meniadakan keramaian dan menjaga jarak minimal satu meter tiap warga. Semua warga yang terlibat juga harus menggunakan masker.
Hal serupa juga berlaku untuk kegiatan pernikahan. Pernikahan dilaksanakan dengan ketentuan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan/atau kantor catatan sipil.
Pernikahan juga hanya dihadiri oleh keluarga inti serta meniadakan kegiatan yang mengundang keramaian.
Untuk prosesi pemakaman yang tidak diakibatkan Covid-19, takziah dilakukan di rumah duka yang dihadiri kalangan terbatas atau keluarga inti, mengenakan masker dan menjaga jarak minimal satu meter.
Dalam Pergub itu juga memungkinkan bupati dan wali kota untuk menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari penghentian kegiatan sosial budaya dan aturan teknis lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
PSBB Mulai 22 April
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta masyarakat untuk menaati aturan menyusul penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) wilayah Bandung Raya yang akan dimulai selama dua pekan mulai 22 April 2020.
Menurut Emil, sapaan akrabnya, kedisiplinan masyarakat sangat vital untuk menekan penyebaran Covid-19 di Jabar.
"Kami mengimbau masyarakat di Bandung Raya yang jumlahnya mendekati kurang lebih 10 juta, agar melakukan adaptasi persiapan-persiapan dalam melaksanakan PSBB ini. Taati aturan yang dikeluarkan wali kota dan bupati masing-masing, karena bila melanggar adalah blankko teguran kepada mereka yang melanggar aturan," kata Emil di Gedung Pakuan, Jumat (17/4/2020).
Ia menjelaskan, selama PSBB berlangsung, proses pengetesan massal dengan cara rapid test akan terus dilakukan untuk menemukan pola sebaran. Sebab, dua per tiga kasus Covid-19 paling banyak tersebar di wilayah Bogor, Depok dan Bekas (Bodebek) serta Bandung Raya.
"Pelaksanaan PSBB di Bandung Raya akan diiringi pengetesan massal sebanyak-banyaknya. Sehingga kita di akhir waktu akan tahu siapa yang mengalami atau berada dalam zona yang harus diwaspadai," tutur Emil.
Sejauh ini, lanjut Emil, Pemprov Jabar telah menyebarkan 80.000 rapid test bagi 27 kabupaten/kota. Dari data terbaru yang ia terima, total ada 1.200 warga yang terindikasi Covid-19 yang akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan swab atau pengambilan sampel cairan pada saluran pernapasan.
"Kami laporkan Jabar sudah membeli PCR dari Korea Selatan, sehingga bisa meningkatkan kapasitas pengetesan dari 140 sampel menjadi 2.000 sampel per hari," ungkap Emil.
Ia pun berharap, proses PSBB hanya berlangsung selama dua pekan. Namun, jika kondisi belum membaik, maka PSBB akan kembali diperpanjang tanpa perlu menunggu persetujuan dari Kementerian Kesehatan.
"Pelaksanaan PSBB 14 hari, kita berdoa dengan kedisiplinan harusnya setelah 14 hari PSBB tidak perlu dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Bukan tidak mungkin PSBB bisa dilanjutkan tanpa ada persetujuan dari Kemenkes," ujarnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PSBB Bandung Raya Batasi Jumlah Tamu Pernikahan, Khitanan dan Pemakaman",