TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PKS DPR RI mendesak pemerintah menghentikan pelaksanaan program pelatihan Kartu Prakerja.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta mengatakan kebijakan tersebut menuai banyak kritikan lantaran bantuan tersebut rentan tidak tepat sasaran dan tidak efektif di tengah pandemi Covid-19.

Ia menilai pelatihan program Kartu Prakerja senilai Rp 5,6 triliun ini ini juga dianggap terlalu mahal dari sisi biaya.

Baca: Pemerintah Ingatkan Pengusaha Rumahan Cuci Tangan Usai Transaksi Jual Beli

Selain itu, ada kesan program pelatihan ini hanya akal-akalan antara pemerintah dengan pihak mitra perusahaan platform digital, karena tidak melalui proses tender.

"Hentikan segera dan bekukan dulu dana yang sudah disalurkan ke 160 ribu peserta tahap pertama. Saya harap pemerintah jangan menutup telinga terhadap berbagai kritik dan masukan terhadap rencana pelatihan online program kartu kerja," kata Sukamta kepada wartawan, Jumat (24/4/2020).

Dia melihat konsep kartu prakerja telah dipaksakan berubah konsep karena adanya pandemi virus corona yang juga menghantam Indonesia.

Namun demikian perubahan konsep ini masih mentah dan terlihat kesan ada yang mencari keuntungan ditengah penderitaan masyarakat dengan dalih pelatihan online.

Baca: Kakek 99 Tahun Menikah di Tengah Pandemi, Sempat Khawatir Tak Bisa Menikah

"Ini jelas terkesan dipaksakan dan akal-akalan. Program ini kita tahu berangkat dari janji kampanye Jokowi untuk mengatasi pengangguran, kata Pak Menko berubah menjadi bagian dari jaring pengaman sosial karena kondisi Covid-19," ujarnya.

Baca: Corona di Brasil: Pemerintah Menggali Kuburan Massal di Manaus untuk Korban Covid-19

"Dalam hal menjadi jaring pengaman untuk para pekerja sektor informal yang kehilangan pekerjaan dan juga para buruh yang di-PHK, kita setuju. Tapi yang kita saksikan ini ternyata dipaksakan ada pelatihan secara online, jelas tidak ada relevansi dengan jaring pengaman sosial," imbuhnya.

Menurut politikus asal Yogyakarta ini ada banyak persoalan dari program kartu prakerja.

Pertama, salah sasaran. Jika ini sebagai jaring pengaman sosial mestinya hanya menyasar yang kehilangan pekerjaan, sementara program ini bisa menyasar siapa saja yang usianya di atas 18 tahun tidak sedang mengenyam pendidikan.

Kedua, ragam pelatihan secara online bisa didapatkan dengan mudah dan bahkan beberapa perusahaan digital memberikan layanan secara gratis.

Menurutnya, alangkah lebih baik jika pemerintah menyediakan internet gratis selama 4-6 bulan di masa Covid-19 saat ini.

Hal itu jauh lebih bermanfaat. Masyarakat yang butuh pelatihan bisa mencari sendiri lewat internet yang disediakan koneksinya secara gratis.

"Ketiga, pemerintah menyatakan sendiri bahwa program pelatihan online ini tidak menjamin peserta dapat pekerjaan, jelas program ini menghamburkan anggaran 5,6 triliun," pungkasnya.