TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota komisi IX DPR RI fraksi PKS Netty Prasetiyani menyesalkan lambatnya distribusi Alat Pelindung Diri (APD) dari pemerintah pusat kepada tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di berbagai daerah.

Kekesalan tersebut bertambah setelah mendengar keluhan yang sama dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

"Pemerintah seperti terus bermain dengan masalah. Sebelumnya rakyat menggugat pemerintah karena tidak menyiapkan APD bagi tenaga kesehatan dengan dalih stok dan anggaran tidak ada," kata Netty kepada Tribun, Sabtu (25/4/2020).

Baca: Mahfud MD: Larangan Mudik Berlaku di Seluruh Indonesia, Bukan Hanya Wilayah PSBB

"Sekarang anggaran sudah diturunkan dan APD sudah ada, malah lambat dalam distribusinya. Apa pemerintah tidak kasihan kepada tenaga kesehatan yang harus berjibaku menangani pasien Covid-19? Karena menunggu APD yang tak kunjung datang," imbuhnya.

Netty mengatakan pihak IDI mendapatkan aspirasi dari para dokter di berbagai daerah bahwa distribusi APD masih terhambat salah satunya dikarenakan persoalan birokrasi.

Sehingga, dokter di RS meminta bantuan APD kepada IDI. Kemudian IDI melaporkan kondisi tersebut kepada BNPB selaku gugus nasional Covid-19.

Baca: Sebut Andi Taufan Makelar Kasus Corona, Rocky Gerung Gamblang Sarankan Istana Jadi ODP, Kenapa?

"Di era revolusi 4.0 harusnya berimbas pada mental dan manajemen pengelolaan pemerintahan yang semakin baik (good governance), bukan terpenjara dengan alur birokrasi yang usang. Di masa bencana ini, cepat dan tepat itu harus menjadi tagline bagi gugus tugas covid-19 baik pusat maupun daerah," ujarnya.

Gugus tugas nasional Covid-19 melaporkan sampai saat ini sudah menyalurkan sebanyak 871.150 APD ke berbagai daerah.

Baca: Bersyukur atas Adanya Wabah Virus Corona, Luna Maya: Aku Kena Musibah, Orang Nganggepnya Hina, Jelek

Proses distribusinya dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama dikirim oleh pesawat milik TNI untuk wilayah perbatasan dan sulit akses transportasi.

Kedua, gugus tugas daerah selain perbatasan mengambil bantuan secara mandiri, yaitu dengan mengirimkan perwakilannya ke Jakarta untuk mengambil lalu kemudian mendistribusikannya.

"Gugus tugas pasti punya data berapa rumah sakit yang sedang menangani pasien terkonfirmasi maupun PDP, baik di zona merah maupun tidak. Selain itu, data yang didapat seharusnya lengkap seperti kondisi terkini, RS yang terlibat, puskesmas yang tersedia, termasuk kebutuhan APD tiap RS dan puskesmas. Sehingga gugus tugas dapat langsung mengirimkan kebutuhan lapangan terutama ke RS dan laboratorium yang menjadi rujukan utama covid-19 berdasarkan prioritas," ucapnya.

Netty berharap pemerintah segera memenuhi kebutuhan APD dalam negeri.

Ia meminta pemerintah pusat untuk memotong alur birokrasi yang dianggapnya terlalu berbelit.

"Tolong pemerintah segera penuhi kebutuhan APD dalam negeri yang sangat tinggi. Juga sederhanakan rantai distribusinya, dengan penggunaan data dan teknologi yang benar," pungkasnya.