Jokowi Minta Ada Target yang Terukur Soal Pemberlakuan PSBB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta setiap daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus memiliki target-target yang terukur.
Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta setiap daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus memiliki target-target yang terukur.
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam siaran langsung rapat terbatas melalui konferensi video di kanal Sekretariat Presiden, Senin (4/5/2020).
Target tersebut di antaranya, jumlah pengujian sampel dan tes PCR yang telah dilakukan.
Kemudian, pelacakan yang agresif serta jumlah yang telah ditracing setiap hari.
"Juga apakah isolasi yang ketat juga dilakukan, karena saya melihat ada yang sudah positif masih bisa lari dari rumah sakit, yang PDP masih beraktivitas ke sana-ke mari."
"Kemudian juga apakah warga yang berisiko, yang manula, yang memiliki riwayat penyakit komorbid (penyakit penyerta) ini sudah diproteksi betul," ungkap Jokowi.
Menurutnya, evaluasi yang terukur seperti di atas perlu dilakukan oleh tiap-tiap daerah yang telah menerapkan PSBB.
Jokowi juga ingin penerapan PSBB, yang saat ini sudah dilakukan di 4 provinsi dan 22 kabupaten dan kota dilakukan secara ketat dan efektif.
Baca: Bamsoet: Penularan Covid-19 Masih Tinggi, Jangan Dulu Relaksasi PSBB
Baca: Jubir Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Bantah Adanya Wacana Pelonggaran PSBB
"Saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua."
"Ini perlu evaluasi, mana yang penerapannya terlalu kebablasan dan mana yang masih kendor," ungkap Jokowi.
Menurutnya, evaluasi semacam itu penting untuk dilakukan sebagai upaya perbaikan bagi setiap daerah yang menerapkan PSBB.
Selanjutnya, Jokowi juga meminta Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk melakukan monitor secara ketat.
"Potensi penyebaran beberapa klaster, ada klaster pekerja migran, ada klaster jemaat tabligh, klaster Gowa, ada klaster pemudik, ada klaster industri," jelasnya.
Simak video lengkapnya:
(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)