Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Kasatpol PP DKI Jakarta: Ketimbang Rekrut PJLP, Lebih Baik Bangun Ketahanan Warga di Permukiman

Namun yang paling tepat jika fokus yang diutamakan adalah membangun kesadaran dan ketahanan masyarakat di permukiman

Kasatpol PP DKI Jakarta: Ketimbang Rekrut PJLP, Lebih Baik Bangun Ketahanan Warga di Permukiman
Tribunnews/Irwan Rismawan
Sejumlah pekerja berjalan usai bekerja di perkantoran di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2020). Hingga hari ke-21 pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemprov DKI Jakarta telah menutup sementara 126 perusahaan yang melanggar Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19. Tribunnews/Irwan Rismawan 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menolak usulan DPRD DKI yang meminta perekrutan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) alias pegawai kontrak untuk membantu mengawasi PSBB di ibu kota.

Menurut Arifin, jumlah 1.200 personel Satpol PP saat ini sudah dianggap cukup.

Baca: Antisipasi Arus Balik, DPRD Saran Pemprov DKI Isolasi Pendatang Selama 2 Pekan

"Sementara ini kita masih memakai sumber daya dan potensi yang kita miliki sendiri di Satpol PP," kata Arifin saat dihubungi, Senin (4/5/2020).

Alih-alih menambah personel Satpol PP lewat PJLP, Arifin beranggapan paling tepat jika fokus yang diutamakan adalah membangun kesadaran dan ketahanan masyarakat di permukiman.

Masyarakat di tingkat RT/RW dan kelurahan bisa diberi sosialisasi untuk memosisikan diri sebagai polisi pamong praja di daerahnya masing-masing.

Mereka bertindak sebagai pengingat kepada warga lainnya untuk tetap tertib dan disiplin menerapkan kebijakan PSBB semaksimal mungkin.

Sehingga cara menyadarkan masyarakat tidak melulu melalui aparat keamanan, tapi bisa dari perangkat pemerintahan lokal.

"Kalau kemudian yang baik itu adalah bukan hanya mengerahkan personel, tapi akan lebih baik lagi adalah ketahanan masyarakat yang ada di pemukiman warga itu bisa dibangun," ungkapnya.

"Artinya mereka juga bisa mengingatkan, bisa menegur dan bisa menyampaikan kepada warga yang ada di lingkungannya apabila dia melanggar. Itu bisa ditegur atau diingkatkan," jelas dia.

Baca: Kasus Penyiraman Cairan Kimia di Pancoran, Ternyata Pelaku Suami Korban yang Tak Mau Dicerai

Adapun usulan PJLP ini awalnya dilontarkan Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi.

Pelibatan PJLP diklaim mampu lebih mengoptimalkan pengawasan dan penegakkan aturan selama PSBB.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas