Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar bantuan sosial bagi warga DKI Jakarta ada yang berupa beras saja atau tanpa bahan pangan lainnya.

Selama ini, bantuan bagi warga DKI adalah sembako yang berisi berbagai macam barang kebutuhan senilai Rp 600.000.

Baca: Mendes PDTT Minta Kepala Desa Percepat Sinkronisasi Data Warga Penerima BLT

"Presiden memerintahkan agar untuk bansos sembako Jabodetabek ini dari 6 kali tahapan penyaluran itu dibagi 4 penyaluran dalam bentuk paket sembako dan 2 kali penyaluran dalam bentuk beras," kata Juliari dalam video konferensi, Jumat (8/5/2020).

Nantinya, bantuan dalam bentuk beras tersebut akan didistribusikan oleh Bulog.

Kementeriannya telah melakukan koordinasi dengan Bulog untuk proses distribusi tersebut.

"Kementerian Sosial dengan Bulog sudah menyepakati bagaimana pembagian-pembagian tahapannya sehingga nanti bisa total menjadi 6 tahapan penyaluran," tuturnya.

Baca: Kata Mahfud MD, Masih Ada Polarisasi Politik Hingga Ancaman Terorisme di Masa Pandemi Covid-19

Terdapat kurang lebih 1,9 juta warga di Jabodetabek yang akan menerima bantuan Sembako tersebut. Rinciannya 1,3 kepala keluarga di DKI dan 600 ribu warga Bodatebek. 

"Tahap pertama kita sudah selesaikan beberapa hari yang lalu yaitu untuk Jakarta sudah selesai semua dan hari ini kita mulai untuk bodetabek untuk 600 ribu kk dengan mekanisme yang sama pula yaitu dua kali penyaluran per bulan dan indeks 600 ribu," pungkasnya.

Isi Paket Sembako Disoroti DPR

Anggota Komisi IV DPR RI, Luluk Nur Hamidah menyoroti pembagian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 atau virus corona.

Menurutnya, isi dari paket bansos yang diberikan kepada masyarakat jangan melulu makanan instan.

Baca: Pemerintah Antisipasi Soal Prediksi Naiknya Angka Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19

“Penyertaan susu kental manis dan makanan instan lainnya di dalam bantuan sembako untuk masyarakat terdampak Covid 19 harus bisa digantikan dengan bahan pangan lain yang dapat memenuhi nilai gizi keluarga,” katanya dalam keterangannya, Jumat (8/5/2020).

Ia mencontohkan, idealnya paket berupa beras beras.

Namun jika di daerah tersebut ada pangan lokal yang biasa dikonsumsi masyarakat, misalmya sagu, jagung atau sorgum, itu bisa dimasukkan.

“Inilah yang disebut diversifikasi pangan. Pentingnya diversifikasi pangan ini juga untuk menyerap hasil-hasil dari daerah setempat, seperti ikan baik darat dan laut,” katanya.

Ia juga menyarankan, paket ada mi instan dan susu kental manis bisa diganti saja dengan protein yang langsung bisa diproduksi oleh masyarakat, termasuk nelayan.

Menurut Luluk, persoalan tersebut dapat teratasi apabila antarkementerian mau saling bekerja sama.

Sebab, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan institusi yang lain masing-masing punya program bantuan dalam penanganan Covid 19.

“Kalau program-program setiap kementerian ini saling diintegrasikan, maka tidak akan ada ceritanya susu kental manis masuk dalam bansos,” tegas Luluk.

Ia mencontohkan, pemerintah bisa membeli bahan-bahan pangan yang surplus di masyarakat akibat rendahnya daya beli masyarakat seperti ayam, telur dan cabe untuk dibagikan kembali ke masyarakat dalam bentuk bantuan.

Untuk memudahkan distribusi ataupun mencegah agar bahan tersebut tidak rusak, bahan pangan tersebut dapat diolah ataupun dijadikan produk beku.

“Cara-cara kreatif seperti ini yang perlu dilakukan saat ini, dan inilah yang dilakukan oleh Vietnam, dan negara lain. Dalam keranjang bantuan pangan isinya makanan bergizi , bukan junkfood seperti mi instan dan susu kental manis yang dapat membuat antibodi menurun,” pungkas Lulu.

Sementara itu, Kasubdit Pengelolaan Konsumsi Gizi Direktorat Gizi Masyarakat Kemenkes Dyah Yunniar Setiawati, SKM, MPS membenarkan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid 19 masih jauh dari aspek pemenuhan gizi masyarakat.

Baca: Ibas: Golongan Masyarakat Ekonomi Menengah ke Bawah Paling Terdampak Pandemi Covid-19

“Sekarang bagaimana agar ketersediaan pangan bisa diakses oleh masyarakat. Harapannya, keluarga-keluarga yang telah menerima bantuan dapat memenuhi kebutuhan yang lain, terutama kebutuhan protein untuk anak,” ujar Dyah.

“Susu kental manis bukan produk susu, ini salah kaprah. Sebaiknya dalam bantuan tidak ada susu kental manis,” pungkas Dyah.