Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta kepala daerah mempercepat sinkronisasi data penerima bantuan langsung tunai desa.

Hal itu dimaksudkan agar penyaluran dapat segera diselesaikan.

Baca: Mensos: Angka Kemiskinan Diprediksi Naik 10 Hingga 12 Persen Akibat Pandemi Covid-19

Terutama, bagi warga desa yang terdampak akibat pandemi virus corona (Covid-19).

"Saya harap seluruh kepala daerah melakukan percepatan sinkronisasi data yang sudah disetor agar ada percepatan penyaluran BLT (bantuan langsung tunai,red) desa," ujar Abdul Halim sata konferensi pers melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (8/5/2020).

Halim mengatakan, sebagai wujud komitmen perhatian pemerintah sesuai instruksi Presiden Jokowi, maka dana desa akan direalokasi menjadi BLT.

Mendes menjelaskan, BLT dana desa akan dituju bagi warga miskin yang kehilangan mata pencaharian karena pandemi Covid-19 dan belum mendapat apapun dari kebijakan pemerintah.

"Jadi mereka yang belum dapat PKH, program pangan non tunai, itu sasaran penerima BLT dana desa. Ditambahkan disana adalah keluarga yang memiliki kerentanan, keluarga sakit kronis, juga masuk sebagai faktor penerima," jelas Halim.

Selain itu, Mendes Halim menjelaskan mekanisme penyaluran BLT dana desa.

Baca: Ibas: Golongan Masyarakat Ekonomi Menengah ke Bawah Paling Terdampak Pandemi Covid-19

Nantinya, relawan desa yang dibentuk kepala desa akan melakukan pendataan ke RT dan diupayakan pendataan dilakukan oleh tiga orang relawan desa.

"Karena ini pendataan baru, keluarga miskin karena kehilangan mata pencaharian ini butuh pendefinisian miskin. Nah, jadi indikatornya karena kehilangan mata pencaharian. Pendataan oleh 3 orang agar ada kesepahaman lebih dari 1 orang bahwa keluarga itu miskin," katanya.