Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Menkumham Yasonna Pastikan Hadiri Sidang Perppu Covid-19 di MK

Yasonna menegaskan dirinya tetap akan hadir meski perppu yang dimohonkan untuk diuji materi sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Menkumham Yasonna Pastikan Hadiri Sidang Perppu Covid-19 di MK
YouTube Indonesia Lawyers Club
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dalam tayangan Indonesia Lawyers Club, Selasa (7/4/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly memastikan bakal hadir dalam sidang lanjutan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).

Sidang tersebut akan digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (20/5/2020) besok.

Baca: Menko PMK: Mencari Data Orang Miskin Teryata Tidak Mudah

Yasonna menegaskan dirinya tetap akan hadir meski Perppu yang dimohonkan untuk diuji materi sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Dalam sidang lanjutan tersebut, Yasonna berencana hadir bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

“Saya bersama Menteri Keuangan dan Jaksa Agung tetap hadir di sidang MK Rabu besok. Meski Objectum Litis [perppu] yang dimohonkan pengujian oleh pemohon sudah tidak ada, karena sudah disahkan presiden dan diundangkan Menkumham menjadi Undang-Undang,” kata Yasonna dalam keterangannya, Selasa (19/5/2020).

Baca: Psikolog: Keluarga Perlu Syukuri Sisi Positif Pandemi Virus Corona

Sesaat setelah diterbitkan pada akhir Maret 2020, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 itu digugat tiga pemohon ke Mahkamah Konstitusi.

Ketiganya adalah Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan kawan-kawan, Din Syamsuddin serta Amien Rais dan kawan-kawan, serta aktivis Damai Hari Lubis.

Dalam Rapat Paripurna, Selasa (12/5/2020) pekan lalu, DPR mengesahkan perppu tersebut menjadi undang-undang.

Baca: Kopral Ishak Nur Ikhlaskan Tunjangannya Untuk Berikan Hidangan Buka Puasa Warga Desa di Gorontalo

Akibat keputusan DPR itu, satu dari tiga pemohon uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mencabut gugatannya di MK. Gugatan yang dicabut adalah yang dimohonkan oleh aktivis Damai Hari Lubis.

Sementara dua gugatan lain yang dimohonkan oleh MAKI dan kawan-kawan serta Din Syamsuddin-Amien Rais dan kawan-kawan tetap dilanjutkan.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas