TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mempertanyakan langkah pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, yang hingga saat ini belum dapat ditekan penyebarannya.

Padahal, kata Syarief, dalam menangani Covid-19, pemerintah telah dibekali Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

"Pemerintah harus berperan aktif untuk menekan laju penambahan kasus harian dengan berbagai kebijakan dan kemampuan yang dimiliki, bukan membuat kebijakan yang kontraproduktif," ujar Syarief kepada wartawan, Jakarta, Rabu (10/6/2020).

Ia pun mempertanyakan kebijakan pemerintah yang memberi kelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), serta mulai membuka pusat-pusat perbelanjaan di tengah masih tingginya kasus positif Covid-19.

Baca: Rekor Tertinggi Covid-19, Pemerintah agar Beri Sanksi Tegas bagi Masyarakat yang Melanggar

"Harusnya pemerintah banyak belajar dari negara lain seperti Korea Selatan. Mereka melakukan pembatasan dengan ketat di awal pandemi," kata Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

Menurut Syarief, pembatasan ketat yang dilakukan Korea Selatan telah terbukti menekan penyebaran Covid-19 dan kini kembali membuka berbagai kegiatan ekonomi.

"Walaupun mereka membuka pusat-pusat ekonomi dan sosial, mereka tetap menjalankan protokoler kesehatan dengan tegas," ucap Syarief.

Oleh sebab itu, Syarief meminta pemerintah membuat kebijakan dengan hati-hati, kritis, dan matang dengan harapan agar anggaran dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Pemerintah tidak boleh hanya berharap pada masyarakat untuk patuh, namun juga harus membuat langkah tegas dan strategis.

"Pemerintah harus menjadi pemeran utama dalam penyelesaian masalah sebab Pemerintah memiliki power dan anggaran bukan menunggu masalah selesai dengan sendirinya," pungkasnya.

Diketahui, total kasus positif virus Covid-19 mencapai 33.076 pasien. Bahkan, data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyebut bahwa terjadi penambahan kasus positif harian tertinggi mencapai 1.043 kasus pada Selasa (9/6/2020).