TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PPP Illiza Sa’adudin Djamal mengingatkan semua sekolah untuk menghindari adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan intervensi dalam proses penerimaan siswa baru yang sebentar lagi dibuka. 

"Semua sekolah harus memastikan proses penerimaan siswa baru ini sesuai dengan prosedur yang ada. Tidak boleh ada praktik KKN dalam proses penerimaan siswa, sehingga semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk masuk ke sekolah favorit sesuai prestasi, kemampuan, dan tempat tinggal mereka," ujar Illiza, kepada Tribunnews.com, Sabtu (13/6/2020). 

Imbauan Illiza bukan tanpa alasan. Dia mengaku mendengar ada beberapa pihak di sejumlah daerah yang mencoba melakukan intervensi pada penerimaan siswa baru. 

Baca: Kemendikbud Pastikan Dimulainya Tahun Ajaran Baru Tidak Sama Dengan Pembukaan Sekolah

Intervensi itu dilakukan dengan modus membuat surat rekomendasi agar siswa tertentu diterima di suatu sekolah. Menurut Illiza hal tersebut merupakan salah satu praktik KKN yang harus dihindari sekolah.

"Sekolah harus menolak jika ada intervensi dari berbagai pihak, baik itu dari pejabat pemerintah baik di tingkat dinas pendidikan maupun lainnya untuk menerima atau menolak siswa tertentu," kata dia. 

Politikus PPP itu mengatakan prosedur dan ketentuan yang ada harus menjadi acuan sekolah dalam menerima siswa baru. Jika sekolah tidak melaksanakan penerimaan siswa sesuai prosedur yang ada, maka akan berpotensi terjadi protes dari masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi sekolah itu sendiri. 

"Karena nama baik mereka akan tercoreng. Sekolah yang tidak adil dalam proses penerimaan siswa baru akan dikenal sebagai sekolah yang tidak mempunyai kredibilitas," ujarnya. 

"Sekolah sebagai lembaga pendidikan harus menjadi contoh sebagai instutusi yang menjunjung tinggi keadilan dan menekankan pendidikan karakter dengan cara mengindari praktik KKN termasuk dengan menghindari terjadinya intervensi," pungkas Illiza.