Optimis Selenggarakan Pilkada Serentak, Kemendagri Ingin Contoh Kesuksesan Korsel

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) optimis menyelenggarakan Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020, disaat negara sedang dilanda pendemi virus corona (Covid-19).

Kemendagri akan mencontoh kesuksesan pemlihan umum (pemilu) yang diselenggarakan pemerintah Korea Selatan (Korsel) di bulan Maret lalu, kendati negara gingseng itu terjadi puncak penularan wabah.

Ada dua poin yang akan disoroti Kemendagri dalam Pilkada tahun ini yaitu tentang kualitas pilkada itu sendiri serta tentang yang menyangkut partisipasi politik dan keselamatan para peserta pemilih dan masyrakat saat pilkada.

Menurut Staf khusus Kemendagri, Kastorius Sinaga, dua hal tersebut bergantung pada partisipasi politik masyarakat.

Baca: Tahapan Pilkada Sudah Dimulai, 3 Hal Ini Jadi Perhatian KPU

“Tidak ada korelasi pilkada ditengah pandemi akan menurunkan partisipasi politik. Pengalaman di Korsel justru meningkat partisipasi masyarakatnya,” ujar Kastorius dalam wawancara bersama Inews, Selasa (16/6/2020).

Kasto berujar kunci dari keberhasilan Korsel dalam menyelenggarakan pemilu juga terletak pada keyakinan msyarakat bahwa mereka tidak akan tertular virus.

Tentu hal tersebut perlu adanya dorongan dari pemerintah serta penyelenggaraan Pemilu untuk menyiapkan sejumlah protokol kesehatan yang ketat.

“KPU telah menyusun dan menerbitkan protokol kesehatan yang berbasis dari konsultasi kepada Kementerian Kesehatan dan Satgas Penanganan Covid-19,” ujarnya.

Kasto menilai susunan protokol kesehatan yang dibuat penyelenggara Pilkada Serentak tersebut perlu disosialisasikan secara massif kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Kemendagri akan membuatkan simulasi kesiapan dan teknis penyelenggaraan pemilu ditengah wabah Covid-19.

“Kedua kesiapan teknis penyelenggara ini memang unik, karena kita menyiapkan protokol yang ketat dan ini jadi ajang untuk membanguns struktur baru dimasyarakat,” ujarnya.

Penyelenggaraan Pilkada serentak 9 Desember 2020, sekali lagi ditegaskan Kasto telah melewati serangkaian diskusi dengan seluruh stakeholder serta penyelenggara Pemilu yaitu KPU, Bawaslu DKPP, Komisi II DPR bersama bersama elemen masyarakat yang memberikan perhatian.

“Alasan ini diambil dari proses panjang berbagai Rapat Koordinasi dan seminar, yang menjadi landasan kami optimis menyelenggarakan Pemilu tanggal 9 Desember 2020,” tegasnya.