Strategi Pemerintah dalam Menghadapi Dampak Covid-19, Ini Kata Moeldoko

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengungkapkan sejumlah strategi pemerintah dalam menangani dampak akibat pandemi corona yang melanda masyarakat.

Diketahui, pandemi Covid-19 tak hanya menyerang sektor kesehatan, tetapi sosial dan ekonomi.

Pertama, kata Moeldoko, pemerintah menyiapkan protokol kesehatan yang wajib dijalankan diseluruh sektor.

Hal itu disampaikan Moeldoko dalam webinar bertajuk Sinergi Gerak Masyarakat Menghadapi Dampak Adaptasi Kebiasaan Baru melalui virtual, Selasa (23/6/2020).

Baca: Moeldoko: Tidak Benar Pemerintah Mengedepankan Aspek Ekonomi, Ketimbang Kesehatan

"Sekarang menuju yang lebih konkret bagaimana setiap sektor usaha, seperti restoran, mal, perusahaan dan pabrik itu membuat protokol masing-masing dan tersusun dengan baik," kata Moeldoko.

Kedua, lanjut Moeldoko, pemerintah akan mengambil kebijakan berdasarkan hasil pengkajian dari kelompok akademisi.

Untuk itu, pihaknya meminta agar dilakukan pengkajian dilapangan dalam melihat situasi pandemi corona secara komprehensif.

Lalu, ketiga, media massa perlu melakukan amplifikasi (perluasan,red) terksit kebijakan pemerintah.

Hal itu dimaksudkan untuk memberantas hoax yang terjadi di tengah pandemi corona.

"Banyak sekali yang berkaitan dengan hoaks yang dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, peran media diperlukan agar sosialisasi dan pendidikan masyarakat bisa berjalan dengan baik," jelas Moeldoko.

Lebih lanjut, Moeldoko memastikan setiap dunia usaha menjalankan protokol kesehatan sebagaimana ketentuan Satgas Covid-19 agar dapat dipatuhi oleh semua karyawan.

Selain itu, mendorong perubahan perilaku pada level individu melalui penciptaan norma sosial berbasis komunitas.

"Kerja penanganan Covid-19 ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah, tapi justru bagaimana kita membangun kekuatan bersama, membangun semangat bersama dari berbagai lini agar covid segera diberesin," katanya.

Sedangkan, untuk menekan angka PHK pemerintah juga memberikan insentif UMKM yang menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja yaitu insentif pajak, restrukturisasi kredit, pemberian kredit modal kerja baru, subsidi bunga, dan penjaminan kredit.

Dari sektor keuangan pemerintah menyiapkan total anggaran di bidang kesehatan ada Rp 87,5 triliun kemudian dana Bansos Rp 203,9 triliun, anggaran ekonomi Rp 226,72 triliun.

"Untuk keuangan, seperti pembiayaan UMKM dan korporasi Rp 168,3 triliun," tutupnya.