Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta pemerintah untuk cermat dan hati-hati dalam menerapkan tatanan normal baru atau new normal.

Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik berharap akan ada edukasi bagi masyarakat sehingga memahami secara benar apa yang dimaksud new normal itu.

"Pemerintah perlu cermat dan hati-hati dalam menerapkan new normal. Perlu edukasi masif ke warga masyarakat agar memahami benar maksud new normal," ujar Mahfuz, dalam keterangannya, Kamis (25/6/2020).

Dia menuturkan sebagian masyarakat keliru dalam memahami new normal. New normal justru dimaknai kembali ke kehidupan semula. Padahal seharusnya ada penambahan protokol kesehatan di sampingnya.

Baca: Kesehatan Mental Bantu Prilly Tetap Kinclong Di Masa New Normal

"Jadi new normal itu kita harus beradaptasi dengan aktivitas, dan bekerja, dan tentunya harus mengurangi kontak fisik dengan orang lain, menjaga jarak dan menghindari kerumuman serta rajin mencuci tangan," kata dia.

Adapun new normal dilakukan karena belum ditemukannya obat dan vaksin corona, serta pandemi covid-19 yang belum bisa dipastikan kapan bakal berakhir.

Bahkan Status Keadaan Darurat Bencana Non alam Covid-19 sebagai Bencana Nasional juga belum dicabut pemerintah. Mahfuz mengatakan masyarakat akan kembali hidup normal setelah vaksin ditemukan.

Baca: Bukit Wairinding dan 5 Tempat Wisata Populer di Sumba untuk Dikunjungi saat New Normal

"Seluruh dunia juga tidak tahu, karena virus ini, untuk vaksinnya belum ditemukan. Jadi, maka dari itu, sampai dengan vaksin belum ditemukan, kita harus bisa selalu berhadapan dengan virus ini," jelasnya.

Dalam penerapan new normal, Mahfuz menilai pemerintah perlu fokus pada penguatan ekonomi masyarakat kecil yang terdampak Covid-19. Dia mengingatkan pemerintah untuk jangan membuat program yang dinilai menghambur-hamburkan uang negara seperti Kartu Prakerja yang menimbulkan pro kontra.

"Pemerintah perlu fokus pada penguatan ekonomi masyarakat kecil dan jangan sampai ada kebijakan program yang dipersepsi masyarakat sebagai 'buang-buang'. Misalnya program pelatihan Prakerja senilai Rp5 triliun lebih yang bikin heboh sampai KPK turun tangan," kata Mahfuz.

Baca: Ahli Merasa Prihatin karena Indonesia Terapkan New Normal: Belum Layak

Oleh karenanya, Mahfuz mengharapkan semua pihak berkonsolidasi dan fokus membantu pemerintah pada upaya mengatasi Covid-19, serta bisa mengelola new normal dengan cermat dan tepat.

"Jangan sampai terulang heboh kasus RUU HIP yang malah membelah masyarakat secara politik. Sepertinya DPR sibuk dengan urusannya sendiri sementara pemerintah dan masyarakat sibuk berjuang mengatasi wabah Covid-19," pungkasnya.