TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah melakukan koordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto terkait penularan covid-19 di Secapa AD Bandung dan Pusdikpom Cimahi.

Ridwan meyakini penanganan di dua lokasi tersebut lebih efektif jika ditangani Mabes TNI karena memiliki perangkat dan sistem yang lebih siap.

"Kesepakatan dengan Panglima TNI, pengelolaan pandemi klaster di sana akan dikelola secara mandiri oleh TNI AD. Di hari saya mendengar berita ini, saya menelepon langsung Pak Panglima TNI," ujar Emil, sapaan akrabnya, Jumat (10/7/2020).

Pola serupa juga ia lakukan sewaktu ada temuan klaster Setukpa Polri di Sukabumi.

"TNI ini punya sistem yang lebih siap dan lebih banyak. Pengetesan massal mandiri swab-nya itu oleh RSPAD," katanya.

"Kemudian, dipahami dan disepakati bahwa Panglima TNI bahkan mewaspadai pusat pendidikan yang lain. Dulu di Sukabumi juga sama. Ketika saya laporan ke Panglima, maka seluruh institusi militer di Sukabumi yang non-Setukpa itu dilakukan pengetesan swab," jelasnya.

Baca: Yurianto: 17 Peserta Didik dan Pelatih Secapa TNI AD yang Dirawat Karena Covid-19 Sudah Membaik

Baca: 1.262 Orang di Secapa TNI AD Bandung Positif Corona, Warga Diminta Tak Panik

Ia meminta Wali Kota Bandung Oded M Danial untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di Kelurahan Hegarmanah, Kota Bandung, yang merupakan lokasi Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD).

Emil mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran kasus Covid-19 dari klaster Secapa AD. Salah satunya, dengan membatasi akses masuk di wilayah Hegarmanah.

Arus lalu lintas hanya berlaku untuk warga sekitar selama 14 hari.

"Saya sarankan kawasan di Hegarmanah dan sekitarnya dilakukan PSBM secara ketat. Jalan masuk akan ditutup, yang boleh masuk hanya penghuni. 14 hari ditutup dulu untuk memastikan tidak ada kebocoran," kata Emil.

Pemberlakuan PSBM juga akan diiringi pengetesan secara masif kepada warga sekitar. Ia menegaskan, tak boleh ada penolakan dari warga selama pengetesan dilakukan.

"Tindakan cepat akan kami segera lakukan. Kami mohon maaf jika kejadian ini menjadi sumber dari lonjakan yang luar biasa. Tindak lanjutnya kami sudah bersepakat dengan Pak Wali, pengetesan lingkungan sekitar wajib hukumnya, tidak boleh menolak. Itu akan dilakukan oleh Pak Wali secepatnya," tutur Emil.

Selain itu, ia juga memastikan bakal melakukan tes masif di puluhan lembaga kenegaraan lain untuk mencegah hal serupa terjadi.

"Kita waspada ada kejadian yang sama, kita bikin pola. Dulu pasar tidak dites, setelah ada pola, kita intensifkan tes. Terminal, pariwisata juga sama. Sekarang masuk ke sekolah berasrama. Mudah-mudahan ini menjadi informasi dan Jabar bisa kembali terkendali," jelasnya.

Baca: IDI Sarankan Seluruh Pihak yang Kontak dengan Secapa TNI AD Diperiksa

Baca: Klaster Baru di Secapa AD Bandung, 1.262 Orang Positif Corona hingga Lokasi Diisolasi

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena mengatakan, demi menghindari kejadian berulang seperti dalam cluster Secapa TNI AD, dia mengusulkan adanya pengecekan rutin pada sekolah-sekolah atau komunitas berasrama.

"Kami usulkan untuk semua sekolah atau komunitas berasrama secara rutin satu atau dua minggu dilakukan pengecekan oleh pengelola atau pendidik dibantu oleh Pemda atau Gugus Tugas. Sehingga pelajaran kasus Secapa TNI AD bisa dihindari di waktu mendatang," ujar Melki.

Dia juga mengatakan pemberlakuan protokol kesehatan di sekolah, komunitas, atau pelatihan berasrama lainnya seperti pesantren hingga seminar harus dilakukan dan diawasi lebih ketat dan disiplin.

Karena potensi penularan satu komunitas sekaligus sangat mungkin terjadi jika salah satu anggota komunitas terpapar Covid-19.

"Lingkungan yang tertutup dan interaksi yang rutin setiap hari dari semua anggota peserta didik dan pendidik selama 24 jam sehari, selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan perlu diantisipasi dengan ekstra ketat. Protokol kesehatan harus dibuat lebih detail, jelas, konkrit dan harus diberlakukan jauh lebih ketat serta disiplin," kata dia.

Politikus partai Golkar tersebut menilai pengecekan berkala secara acak, baik melalui rapid test atau PCR juga penting dilakukan. Di samping itu, protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun da menggunakan masker tetap harus dilakukan.

"Pengecekan secara acak dan berkala melalui rapid test atau PCR tentunya harus rutin dilakukan secara periodik seminggu atau dua minggu sekali. Untuk memastikan apakah komunitas asrama masih aman atau ada yang terjangkit," jelas Melki.(tribun network/dit/kps/meg/wly)