Komisi IX DPR Minta Data Pasien Covid-19 Tak Dibuka ke Publik
pembukaan data pasien untuk internal pemerintah memang penting dilakukan sebagai langkah pemetaan daerah rawan Covid-19.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi IX DPR meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tidak membuka data pasien positif ke masyarakat.
"Hanya pemerintah saja untuk kebutuhan pemerintah dalam rangka menanggulangi virus Covid-19. Kalau ke publik tidak perlu juga, kan keperluannya untuk menahan laju penyebaran Covid-19 tidak ke mana saja," ujar Anggota Komisi IX DPR Saleh P Daulay di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (14/7/2020).
Menurut Saleh, pembukaan data pasien untuk internal pemerintah memang penting dilakukan sebagai langkah pemetaan daerah rawan Covid-19.
"Berdasarkan keterangan yang pernah disampaikan pak Doni Monardo kepada kami, menurut dia kalau data pasien dibuka, seperti handphone itu bisa mempermudah melacak, ke mana saja orang itu pergi.
"Dengan handphone yang dia punya, akan kelihatan mobilitasnya, bertemu dengan siapa dan berinteraksi dengan siapa gitu. Dari situ ketahuan orang-orang yang berpotensi terjangkit virus itu," papar politikus PAN itu.
Baca: Tingkatkan Kewaspadaan Masyarakat, Doni Monardo Buka Opsi Data Pasien Positif Covid-19 Dipublikasi
Sebelumnya Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengungkapkan akan mengevalusi data pasien terinfeksi virus corona.
Ia mengatakan ada opsi untuk membuka data pasien positif Covid-19.
Hal itu dilakukan agar masyarakat di sekitar dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan virus corona.
"Terkait dengan data pasien, ini Undang-Undang tidak izinkan data pasien dipublikasikan. Tetapi apabila data tentang siapa yang tertular Covid-19 bisa diketahui lingkungan sekitarnya akan sangat membantu sehingga masyarakat bisa menghindar," kata Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020).
Doni menegaskan, pembukaan data pasien bukan untuk memunculkan stigma negatif di masyarakat.
Pembukaan data hanya untuk membuat masyarakat semakin waspada.
Sebab, semua orang bisa saja terinfeksi virus corona, tak terkecuali presiden.
"Bukan mau menstigma negatif. Sekarang ini tidak ada rasanya yang anggap orang kena Covid-19 itu aib karena semua bisa kena dan erakhir pimpinan negara besar juga kena Covid-19," ujarnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.