TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diminta untuk memperhatikan nasib kaum buruh yang memproduksi Alat Pelindung Diri (APD) atau baju hazmat tenaga medis dalam menangani pasien Covid-19. 

Banyak perusahaan produsen baju hazmat dalam negeri yang mengalami ketersendatan dalam proses penyerapannya di Kementerian Kesehatan.

Hal itu disampaikan salah seorang produsen baju hazmat, Prima Pradana dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (25/7/2020).

Menurut Prima Pradana, saat wabah pandemi Covid-19, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan meminta beberapa perusahaan untuk mempercepat produksi baju hazmat dalam negeri.

Baca: Kurang Dari 3.000 orang, Pasien Covid-19 BisaTembus 100 Ribu

"Kami dengan segala cara mencoba memaksimalkan produksi baju hazmat apalagi seluruh dunia membutuhkan produk ini, " kata dia.

Cuma sayangnya, lanjut Prima Pradana, ketika perusahaan menepati apa yang sudah menjadi komitmen bersama, pemerintah kurang memperhatikan apa yang telah kami produksi. 

"Persoalannya ada di tingkat penyerapan yang kurang sesuai dengan komitmen di awal, dari sisi ekonomi, kami sangat dirugikan," katanya.

Baca: Update Corona 25 Juli 2020 di Indonesia: 10 Provinsi dengan Kasus Covid-19 Tertinggi dan Terendah

Prima Pradana mengatakan saat ini puluhan ribu buruh menggantungkan nasibnya kepada perusahaan, namun perusahaan tidak bisa berbuat apa-apa karena semua menunggu kepastian dari pemerintah.

“Di gudang kami saja masih menumpuk jutaan set baju hazmat, bahkan sampai tidak tertampung. Kami berharap pemerintah memberikan kepastian terkait hal ini," katanya.

Baca: Pimpinan Komisi II DPR: Pemerintah Ngotot Gelar Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19

"Kalau ini tidak kunjung selesai, kami terpaksa gulung tikar dan mau tidak mau kami harus membuat keputusan pahit PHK terhadap para buruh-buruh kami yang sudah maksimal memproduksi baju hazmat ini,” ujarnya menambahkan.