Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Pimpinan DPR Minta Pemerintah Kaji Mendalam Rencana Pembukaan Sekolah di Luar Zona Hijau

Jangan sampai, jika rencana itu terwujud, bisa menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

Pimpinan DPR Minta Pemerintah Kaji Mendalam Rencana Pembukaan Sekolah di Luar Zona Hijau
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Sejumlah guru kelas melakukan kegiatan mengajar jarak jauh kepada peserta didik yang ada di rumah masing-masing dengan metode belajar mengajar secara daring (online), di SDN 026 Bojongloa, Jalan Cibaduyut Raya, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (27/7/2020). Proses belajar mengajar daring yang diterapkan di sekolah ini menggunakan aplikasi WhatsApp Group, Google Form, dan Google Classroom. Sementara bagi peserta didik yang tidak memiliki smartphone, pihak sekolah mengharuskan orang tua siswa ke sekolah setiap hari untuk mengambil lembaran soal yang bisa dikerjakan siswa di rumah. Sedangkan hasil pengerjaan soalnya dikumpulkan lewat komite seminggu sekali untuk penilaian. Tribun Jabar/Gani Kurniawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan DPR menanggapi rencana pemerintah yang akan membuka sekolah di luar zona hijau penyebaran Covid-19.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rencana itu harus dipikirkan dan dikaji lebih mendalam.

Jangan sampai, jika rencana itu terwujud, bisa menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

"Untuk zona kuning dan zona merah sebaiknya menurut saya lebih dikaji secara mendalam, karena ini lebih sulit mendisiplinkan anak-anak dalam menjalankan protokol covid 19," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Baca: Politisi Ini Minta Pemerintah Jamin Anggaran Protokol Kesehatan Jika Sekolah Dibuka

"Jangan sampai di sekolah itu menjadi klaster baru bagi Covid-19," imbuhnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyoroti sistem pembelajaran jarak jauh yang diterapkan selama pandemi Covid-19.

Sebab, masih ada masyarakat yang tidak memiliki gawai untuk mendukung pembelajaran jarak jauh.

Begitu pula dengan data paket internet dan kualitas jaringannya.

Oleh karena itu, DPR menyarankan agar pemerintah memberikan kuota internet gratis untuk mendukung pembelajaran dari rumah.

"Memang sistem belajar jarak jauh ini agak terkendala karena memang ada keterbatasan internet di daerah-daerah yang internetnya kurang bagus," ucapnya.

"Oleh karena itu langkah konkret yang kami opsikan kemarin adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan kuota internet gratis kepada anak-anak yang kemudian belajar dari rumah," ujarnya.

Ikuti kami di
Penulis: chaerul umam
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas