Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Gaji Direktur Eksekutif Program Kartu Prakerja Rp77,5 Juta, Demokrat: Secara Etika Tidak Tepat

Anwar Hafid angkat bicara perihal besaran gaji direktur eksekutif manajemen pelaksana Kartu Prakerja yang mencapai Rp77,5 juta.

Gaji Direktur Eksekutif Program Kartu Prakerja Rp77,5 Juta, Demokrat: Secara Etika Tidak Tepat
Youtube KompasTV
Screenshoot 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Demokrat Anwar Hafid angkat bicara perihal besaran gaji direktur eksekutif manajemen pelaksana Kartu Prakerja yang mencapai Rp77,5 juta. 

Menurut Anwar besaran gaji tersebut secara etika pemerintahan tidak tepat adanya.

"Itu secara etika pemerintahan tidak tepat," ujar Anwar, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (29/7/2020). 

Maksud Anwar adalah besaran gaji yang diperoleh direktur eksekutif manajemen pelaksana Kartu Prakerja tersebut sangatlah kontradiktif dengan kondisi masyarakat di tengah pandemi Covid-19

Dimana masyarakat saat ini tengah kesulitan dalam hal ekonomi, karena pemutusan hubungan kerja hingga bisnis yang merugi dan terdampak Covid-19. 

Baca: Ternyata Segini Gaji Para Direktur Program Kartu Prakerja, Jokowi Sudah Teken Lewat Perpres

"Tentu ini sesuatu yang kontradiktif dengan situasi dan kondisi pandemi, dimana tekanan ekonomi tengah melilit rakyat kita.  Kemudian justru pemerintah mempertontonkan sesuatu yang menurut saya sangat kontradiktif dengan besaran gaji itu," jelasnya. 

Akan tetapi, Anwar mengatakan besaran gaji itu bisa dinilai wajar atau sepadan jika dilihat dari tuntutan kinerja untuk memaksimalkan program Kartu Prakerja sendiri. 

Politikus Demokrat tersebut juga berharap dengan gaji yang sebesar itu seharusnya tidak ada lagi praktek korupsi. 

"Kalau bicara soal bagaimana cara memaksimalkan program ini supaya bisa berjalan secara maksimal maka dituntut kinerja yang ekstra dari penyelenggara Kartu Prakerja saya menilai (besaran gaji itu) sesuatu hal yang wajar," ungkapnya. 

"Namun perlu diingat dengan gaji yang tinggi diharapkan tidak ada lagi praktek korupsi didalamnya dan tentu para penyelenggara harus bekerja profesional tidak mengenal waktu dan harus berhasil. Apalagi karena negara sudah menggaji mereka dengan biaya besar," tandasnya. 

Halaman
123
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas