Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Menko PMK: Sinergitas Pemerintah Daerah dan Pusat Diperlukan dalam Penyaluran Bansos

Pemerintah telah menjalankan berbagai program JPS pada tahap pertama penyaluran, yakni April-Juni 2020 kepada keluarga miskin dan rentan sebagai

Menko PMK: Sinergitas Pemerintah Daerah dan Pusat Diperlukan dalam Penyaluran Bansos
puspen tni/puspen tni
Dharma Pertiwi terima Bantuan Sosial (Bansos) Kemanusiaan dari Yayasan Perempuan Untuk Negeri (PUN) yang bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, bertempat di Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur. Senin (20/7/2020). (TRIBUNNEWS/PUSPEN TNI) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat dibutuhkan dalam menentukan prioritas penerima bantuan dan mekanisme penyaluran.

Hal tersebut karena beberapa pemerintah daerah ada yang tidak meneruskan penyaluran bansos.

"Perlunya sinergitas pemberian bansos antara pemerintah pusat dan daerah, dengan pertimbangan saat ini sebagian daerah tidak melanjutkan perpanjangan bansos melalui APBD," ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Kamis (6/8/2020).

Baca: Pencairan Bansos Dipangkas 50 Persen, Kini Cuma Rp 300 Ribu Per Bulan Mulai September 2020

Pemerintah telah menjalankan berbagai program JPS pada tahap pertama penyaluran, yakni April-Juni 2020 kepada keluarga miskin dan rentan sebagai stimulus pandemi Covid-19.

Rencananya pemerintah bakal melakukan penyaluran tahap kedua. Tahap penyaluran JPS kedua dilakukan mulai Juli sampai Desember 2020 kepada keluarga miskin dan rentan penerima program reguler.

Muhadjir berharap penyaluran tahap kedua tidak membuat masyarakat yang tak mendapatkan resah.

"Jangan sampai di lapangan nanti ada kegelisahan, yaitu pihak-pihak yang selama ini sudah mendapatkan bantuan sosial dari APBD tapi tidak mendapatkan bantuan lagi," kata Muhadjir.

Seperti diketahui, pemerintah akan menambahkan nilai bantuan pada Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahap kedua.

Bagi KPM yang terdaftar dalam program reguler yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) akan diberikan tambahan bantuan beras.

10 juta keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) selama Agustus -Oktober 2020 akan mendapat tambahan bantuan berupa beras kualitas medium sebanyak 15 kg perbulan.

Sementara untuk keluarga penerima Program Sembako yang tidak mendapat PKH akan diberikan tambahan uang tunai.

9,2 juta KPM penerima Program Sembako yang tidak mendapat PKH diberikan bantuan tambahan uang tunai sebesar Rp500 ribu dalam sekali salur rencananya di bulan Agustus 2020.

Ikuti kami di
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas