TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan ekonomi.

Hal itu merespons Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2020 mengalami kontraksi (minus) 5,32 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. 

"Pemerintah memang harus lebih hati-hati membuat kebijakan-kebijakan ekonomi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Pemerintah juga diminta mendorong serapan anggaran di tingkat kementerian maupun pemerintah daerah agar bisa menggerakkan perekonomian.

Baca: Indonesia di Ambang Resesi, Politikus PKS Desak Pemerintah All Out Bangkitkan UMKM

"Itu sangat penting juga supaya ekonomi di pusat maupun daerah terus bergerak agar situasi yang ada bisa agak membaik," ucapnya.

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia kuartal II 2020 terhadap kuartal II 2019 mengalami kontraksi atau minus sebesar 5,32 persen. 

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku kuartal II 2020 mencapai Rp 3.687,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 2.589,6 triliun.

"Sementara, ekonomi Indonesia kuartal II 2020 terhadap kuartal sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,19 persen," ujarnya, Rabu (5/8/2020).

Selain itu, lanjut Suhariyanto, ekonomi Indonesia semester I 2020 terhadap semester I 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,26 persen.

Disisi lain, struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada kuartal II 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,55 persen.

"Kinerja ekonomi Pulau Jawa mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 6,69 persen," katanya.

Adapun, dia menambahkan, kelompok Pulau Maluku dan Papua mencapai pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 2,36 persen.

"Tumbuh walaupun kontribusinya terkecil  atau kurang dari tiga persen dibanding kelompok pulau lainnya," pungkasnya.