Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Mahfud MD: Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Tergantung Kondisi Daerah

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan terkait penerapan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020.

Mahfud MD: Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Tergantung Kondisi Daerah
Istimewa
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, melakukan dialog dan bertemu sejumlah tokoh agama, ormas dan pimpinan Pondok Pesantren di Gedung Pracimasono, komplek Kepatihan Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu(14/7/2020). Dalam kesempatan itu, Mahfud MD menampung berbagai aspirasi sejumlah tokoh, menguatkan komitmen, menjaga keutuhan negara. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan terkait penerapan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020.

Inpres tersebut mengatur tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian

Penerapannya akan dilakukan tergantung dengan kondisi dan situasi daerah masing-masing.

Mahfud mengatakan dirinya akan berkoordinasi dengan semua kepala daerah dan menteri-menteri terkait penerapan Inpres tersebut.

Rencananya Mafud MD akan menggelar rapat koordinasi dengan menteri dan kepala daerah pekan depan.

Baca: Daftar 13 Kabupaten/Kota yang Jadi Zona Merah Covid-19, Kota Depok hingga Mimika Papua

"Penerapan disiplin dan penegakan hukum ini tergantung pada kondisi dan situasi daerahnya masing-masing. Sebab itu nanti kita akan bicarakan dengan setiap daerah, sesuai kondisinya masing-masing. Jatim dengan Yogya tentu beda. Yogya dengan Bengkulu mungkin tak sama. Bengkulu dengan Babel mungkin tidak sama. Kita lihat masing-masing," kata Mahfud dalam konferensi pers secara daring pada Jumat (7/8/2020).

Ia menjelaskan ada sejumlah opsi atau tahapan yang bisa diambil setiap daerah dalam penerapan instruksi presiden untuk meningkatkan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam mencegah dan menangani Covid-19.

Opsi tahapan tersebut dimulai dari sosialisasi, persuasi, sanksi administratif, hingga sanksi pidana.

Ia juga menegaskan setiap daerah memiliki kearifannya masing-masing untuk penerapan aturan tersebut.

Baca: Dalam 2 Bulan Terakhir, Sudah 4 Kali Tambahan Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Tembus 2.000 Orang

Halaman
1234
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas