Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Soal Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, Politikus PKS: Jangan Hanya Rakyat yang Diberi Sanksi

Netty Prasetiyani angkat bicara soal penerbitan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Soal Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, Politikus PKS: Jangan Hanya Rakyat yang Diberi Sanksi
DPR RI
Anggota DPR RI Netty Prasetiyani 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani angkat bicara soal penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Netty mengatakan jika pemerintah hanya berwacana dalam mengenakan sanksi dan tidak memberikan keteladanan, bukan tak mungkin terjadi pembangkangan sosial.

"Bagaimana masyarakat mau taat dan disiplin jika mereka tahu para pejabat justru mendapat dispensasi. Masyarakat dilarang bepergian, tapi para pejabat sudah mulai sibuk kunjungan kerja. Masyarakat dilarang berkerumun, para pejabat sudah mulai rapat dan loby-loby, bahkan selenggarakan resepsi pernikahan. Masyarakat diminta pakai masker, tapi banyak pejabat yang fotonya beredar di medsos dan layar kaca tanpa masker," ujar Netty, dalam keterangannya, Jumat (7/8/2020).

Baca: Daftar 13 Kabupaten/Kota yang Jadi Zona Merah Covid-19, Kota Depok hingga Mimika Papua

Dia beranggapan penerapan sanksi kepada masyarakat tak masuk akal ketika pemerintah belum menyiapkan infrastrukturnya dengan baik.

Menurutnya fasilitas protokol kesehatan seperti masker dan tempat cuci tangan di tempat umum harus tersedia.

Perlu juga ada penanda jaga jarak di setiap lokasi.

Tak hanya itu, harus ada petugas yang siap mengukur suhu dan memastikan jumlah orang separuh dari kapasitas, dan sebagainya.

Baca: Dalam 2 Bulan Terakhir, Sudah 4 Kali Tambahan Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Tembus 2.000 Orang

"Jangan sampai rakyat diberi sanksi tapi kantor pemerintah, pengelola tempat publik dan perusahaan tidak dipaksa untuk menyediakan fasilitasnya," kata dia.

Di sisi lain, Netty menilai pemberian sanksi pada saat ini sudah terlambat.

Karena penerapan sanksi seharusnya diberlakukan seiring diterapkannya new normal yang merelaksasi aktivitas masyarakat.

Saat ini, kata dia, masyarakat cenderung merasa aman dan mulai mengabaikan protokol kesehatan.

Baca: Tembus Target Jokowi, 30.159 Spesimen Covid-19 Diperiksa Hari Ini

Ketika mereka diberi sanksi justru akan kaget dan cenderung kontraproduktif.

Karenanya, Netty tak setuju jenis sanksi dalam bentuk denda uang karena akan menambah beban masyarakat.

"Untuk bertahan hidup saja, masyarakat masih kembang kempis, apatah lagi untuk bayar denda. Pemda harus kreatif memikirkan bentuk sanksi yang edukatif setelah sebelumnya melakukan sosialisasi dan menunjukkan keteladanan para pejabat publiknya," katanya.

Ikuti kami di
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas