TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala BNPB Doni Monardo meminta pemerintah daerah (pemda) DKI Jakarta untuk mengevaluasi kebijakan ganjil genap.

Doni menjelaskan, selama kebijakan ganjil genap berjalan, telah terjadi peningkatan penggunaan transportasi publik, terutama kereta commuter line dan TransJakarta.

Dari peningkatan tersebut, menimbulkan kerumunan di gerbong kereta ataupun di dalam bus TransJakarta.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Kamis (3/9/2020).

"Hari Minggu malam yang lalu, kami melakukan video conference dengan sejumlah pejabat dari pemerintah DKI dan juga kementerjan/lembaga. Didapatkan data bahwa setelah adanya kebijakan ganjil gendap untuk DKI terdapat peningkatan untuk transportasi kereta sebsar 3,5 persen dari rata rata sekktar 400 ribu penumpang per hari," ucap Doni di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta.

Baca: Aturan Ganjil Genap di Jakarta Dikritik Satgas Covid-19 hingga Forum Warga Kota

"Angka 3,5 persen ini kelihatannya adalah sedikit tetapi karena jumlah penumpang yang ada di kereta cukup besar maka penambahan 3,5 persen ini akhirnya meningkatkan kepadatan di dalam gerbong," imbuhnya.

Kepala Satgas Covid-19 itu mengatakan, pihaknya telah memberikan imbauan kepada Kementerian PAN-RB dan Kementerian BUMN untuk membatasi karyawan yang menggunakan transportasi publik.

Sebab, dari data yang dikumpulkan dari pasien yang dirawat di RS Darurat Atlet Kemayoran, didapatkan 944 pasien yang dirawat ternyata komposisi yang terpapar covid ini sebagian besar sebanyak 62 persen adalah yang menggunakan transportasi umum.

Oleh karena itu, klaster transportasi umum bisa menjadi satu di antara penyumbang orang terkonfirmasi positif Covid-19.

"Demikian juga penggunaan transportasi TransJakarta ada peningkatan sebesar 6 sampai 12 persen. Ini yang menjadi permintaan kami kepada pemerintah DKI untuk melakukan evaluasi sehingga upaya kita untuk megurangi kerumunan ini bisa terlaksana," pungkas Doni.