TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi X DPR meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mewaspadai munculnya klaster pendidikan, seiring meningkatnya jumlah kasus positif Covid-19 di tanah air.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, beberapa wilayah seperti Tangerang Selatan, telah muncul kasus Covid-19 di kalangan pendidik yang diduga kuat terpapar saat menjalankan tugas di sekolah.

"Kondisi ini harus diwaspadai agar jangan sampai terjadi di wilayah lain,” ujar Huda kepada wartawan, Jumat (4/9/2020).

Baca: Covid-19 di DKI Jakarta: Grafik Kasus Harian Tunjukkan Tren Peningkatan hingga Reaksi Anies Baswedan

Menurutnya, meskipun saat ini sebagian sekolah menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), namun di sejumlah wilayah para guru tetap wajib ke sekolah.

Selain memandu siswa yang sedang PJJ, para guru juga mengerjakan berbagai pekerjaan administratif di sekolah.

“Kondisi ini membuat para guru rentan tertular virus karena harus beraktivitas di luar rumah, di mana terkadang mereka abai terhadap protokol Kesehatan,” ujarnya.

Munculnya klaster pendidikan di Tangerang Selatan, kata Huda, merupakan peringatan jika sekolah bisa menjadi klaster baru dalam penularan Covid-19.

"Kami berharap Kemendikbud terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan di daerah melakukan monitoring terhadap kondisi kesehatan para guru dan siswa di wilayah hijau dan kuning yang telah menggelar kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka,” tuturnya.

Di sisi lain, Huda juga meminta Kemendikbud terus menyempurnakan konsep PJJ, apalagi saat ini ada alokasi anggaran hampir Rp 7 triliun untuk pembelian kuota data bagi siswa dan guru yang melakukan PJJ.

“Kami berharap agar siapa yang berhak, mekanisme distribusi, hingga monitoring pemberian anggaran bisa segera disampaikan Kemendikbud kepada publik," papar politikus PKB itu.