Tribun

Virus Corona

Pemprov DKI Jakarta Kembali Terapkan PSBB, Berikut 11 Sektor Usaha yang Diperbolehkan Beroperasi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta seluruh perusahaan menghentikan kegiatan perkantoran mulai Senin (14/9/2020) mendatang.

Pemprov DKI Jakarta Kembali Terapkan PSBB, Berikut 11 Sektor Usaha yang Diperbolehkan Beroperasi
Tangkap layar channel YouTube PEMPROV DKI JAKARTA
Jakarta Darurat Wabah Covid-19, Anies Tarik Rem dan Terapkan PSBB Seperti Awal Pandemi 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka menekan angka penularan virus corona atau Covid-19 di wilayah Ibu Kota.

Terkait kebijakan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta seluruh perusahaan menghentikan kegiatan perkantoran mulai Senin (14/9/2020) mendatang.

Baca: PSBB Jakarta akan Kembali Diterapkan Seperti Awal, Anies Baswedan: Ini Soal Keselamatan Warga

"Kegiatan perkantoran yang non esensial diharuskan melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah. Bukan kegiatan kegiatan usahanya yang berhenti, tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan," ucap Anies Baswedan, Rabu (9/9/2020).

Dengan demikian, seluruh perkantoran diminta kembali menerapkan kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi para karyawannya.

Baca: DKI Jakarta Kembali Berlakukan PSBB: Tempat Hiburan dan Wisata Ditutup, Perkantoran Terapkan WFH

"Kegiatan usaha jalan terus, kegiatan kantor jalan terus. Tapi, perkantoran di gedungnya yang tidak diizinkan untuk beroperasi," ujar Anies.

Meski demikian, Anies menyebut, pihaknya memberi pengecualian terhadap 11 sektor usaha yang dinilai penting.

Sektor usaha itu meliputi bidang kesehatan; pangan; energi; komunikasi dan teknologi informasi; keuangan; logistik; perhotelan; jasa konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar utilitas publik dan obyek vital, serta kebutuhan sehari-hari.

"Akan ada 11 bidang esensial yang boleh tetap berjalan dengan operasi minimal. Jadi, tidak boleh beroperasi seperti biasa, tapi perlu lebih dikurangi," ujarnya.

Baca: Jakarta Darurat Wabah Covid-19, Anies Tarik Rem dan Terapkan PSBB Seperti Awal Pandemi

Selain itu, evaluasi terhadap kegiatan usaha yang dulu sempat mendapat izin beroperasi dari pemerintah pusat selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pun bakal dilalukan.

"Evaluasi ulang untuk memastikan bahwa pengendalian pergerakan kegiatan, baik kegiatan usaha maupun kegiatan sosial tidak menyebabkan penularan," tuturnya.

Seperti diketahui, kebijakan 'rem darurat' diambil Anies setelah angka kasus Covid-19 di DKI terus meningkat selama beberapa minggu terakhir ini.

Ada tiga faktor yang melatari Anies mengambil kebijakan ini, yaitu angka kematian yang kembali baik, tingkat keterisian ruang isolasi yang hampir penuh, dan kapasitas ruang ICU yang terus menipis.

Meski demikian, kebijakan ini tak akan langsung diterapkan. Pembatasan ketat baru mulai diterapkan pada 14 September mendatang.

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Pemprov DKI Hentikan Seluruh Kegiatan Perkantoran, Hanya 11 Sektor Usaha yang Boleh Beroperasi

Ikuti kami di
Editor: Adi Suhendi
Sumber: TribunJakarta
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas