TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memutuskan kembali menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Ibukota.

Namun kebijakan itu sempat dikritik oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Saat itu, Airlangga menyebut kebijakan 'rem darurat' dari Anies menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot tajam pada Kamis (10/9).

Terkait hal itu, SOKSI DKI dan Golkar DKI secara solid mengemukakan satu suara mendukung sikap Airlangga.

Ketua Depidar Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) DKI Jakarta Barita R. Ricky menjelaskan kritik Airlangga terhadap kembali diterapkannya PSBB tentu melihat dari segi ekonomi, dimana para pengusaha sudah sempat terkapar akibat pembatasan terdahulu.

"Tentu pak Airlangga melihat dari segi ekonomi, pengusaha yang sudah sempat terkapar ya jangan sampai lebih parah seharusnya. Ibaratnya apa yang diinginkan pak Airlangga adalah agar sektor ekonomi tidak terpukul dengan pembatasan ini," ujar Ricky, ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (15/9/2020).

Baca: Menteri Airlangga Sebut IHSG Siang Ini Jatuh karena Kebijakan PSBB Ketat oleh Anies Baswedan

Dia kemudian meminta semua pihak melihat kondisi di lapangan. Salah satunya driver online yang sangat terpukul dengan pemberlakuan work from home (WFH) di hampir semua kantor, pemerintahan dan beberapa kantor swasta.

Menurut Ricky, dengan meningkatnya jumlah kasus di tengah pandemi ini Pemprov DKI Jakarta harusnya memperkuat protokol kesehatan.

"Proses pengawasan terhadap pelanggaran selama ini agak kurang tegas. Masih banyak kerumunan dan segala macamnya. Itu tidak ada tindakan apapun. Terus jika kemudian hari ini menyalahkan pemerintah pusat itu tidak logis," jelasnya.

"Kecuali semua yang dilakukan Pemprov DKI sudah benar, terus ada tanggapan dari pemerintah pusat yang kurang pas, ya saya pasti akan membela apa yang dilakukan Pemprov DKI. Tapi hari ini Pemprov DKI sendiri belum melakukan yang seharusnya mereka lakukan. Karena pengawasan terhadap masker, kerumunan, restoran masih kurang dan tidak tegas," imbuh Ricky.

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco juga membela Airlangga.

Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil Anies harus mempertimbangkan banyak hal, salah satunya dari segi ekonomi.

"Bukan hanya ekonomi, tapi sosial dan keamanan juga dikorbankan (dengan penerapan PSBB ini)," ucapnya, Jumat (11/9/2020).

Menurutnya, kebijakan rem darurat yang diambil Anies ini harus dilakukan secara bertahap. Tujuannya, agar sektor ekonomi tak terpukul dengan pembatasan-pembatasan yang dilakukan.

"Perlu waktu penyesuaian. Kalau mau diketatkan juga seharusnya bertahap, tidak mendadak," ujarnya.

Untuk itu, ia pun menyebut, Anies tidak memiliki konsep matang dalam membuat aturan terkait penanganan Covid-19. "Kalau cara penangananya juga salah, belum tentu kurang juga Covidnya, yang pasti ekonomi dan stabilitas keamanan terganggu," kata dia.