TRIBUNNEWS.COM - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Syamsuddin Haris dinyatakan positif Covid-19.

Syamsuddin kini tengah menjalani perawatan di rumah sakit setelah tes swab.

"Ya (saya positif Covid-19). (Saya dirawat di) RS Pertamina sejak tadi malam," kata Syamsuddin saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (19/9/2020).

Syamsuddin Haris bersama dua anggota Dewas KPK lainnya, Albertina Ho dan Tumpak Panggabean, mengikuti tes swab pada Selasa (15/9/2020) lalu.

Hal itu dilakukan setelah mereka melakukan kontak dengan pegawai KPK yang positif Covid-19.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan, hasil tes swab Albertina dinyatakan negatif Covid-19 sedangkan hasil tes swab Tumpak belum keluar.

KPK mencatat ada 115 orang di lingkungan KPK yang dinyatakan positif Covid-19 sejak Maret 2020 hingga Jumat (18/9/2020) kemarin.

"Total konfirmasi positif 115 orang, terdiri dari pegawai KPK dan pihak-pihak terkait di lingkungan KPK," kata Ali, Jumat kemarin.

Baca: Positif Covid-19, Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris : Kondisi Saya Baik Tanpa Gejala

Ali menuturkan, pihak-pihak terkait yang dimaksud terdiri dari pegawai outsourcing.

Serta personel bantuan kendali operasi (BKO) Polri, personel TNI di Pomdam Jaya, dan tahanan KPK.

Dari 115 orang yang dinyatakan positif tersebut, 33 orang di antaranya sudah dinyatakan sembuh.

Satu orang meninggal dunia, sedangkan 81 orang lainnya tengah menjalani perawatan dan isolasi mandiri.

"Total masih positif dan dalam perawatan/isolasi mandiri 81 orang terdiri 54 pegawai KPK dan 27 orang dari pihak-pihak terkait," kata Ali.

Baca: Jumlah Positif Covid-19 115 Orang, KPK Peringkat 3 Klaster Perkantoran Jakarta

Hanya 25 persen Pegawai KPK bekerja di kantor

Adapun sebelumnya, KPK juga memberlakukan penyesuaian terkait dengan penerapan PSBB di DKI Jakarta.

Ali Fikri mengatakan, penyesuaian yang dilakukan antara lain menerapkan sistem kehadiran fisik dengan 25 persen pegawai saja yang bekerja di kantor KPK.

"Sistem kehadiran fisik menggunakan proporsi 25-75, yaitu 25 persen bekerja di kantor (BDK) dan 75 persen bekerja dari rumah (BDR)," kata Ali pada Senin (14/9/2020), dikutip dari Kompas.com.

Ali menuturkan, 25 persen pegawai yang bekerja di kantor pun dibagi atas dua sif kerja selama 8 jam.

Yakni pukul 08.00-17.00 WIB dan pukul 12.00-20.00 WIB untuk hari Senin-Kamis.

Serta pukul 08.00-17.30 WIB dan pukul 11.00-20.30 WIB untuk hari Jumat.

Baca: Ke KPK, MAKI Ungkap Peran King Maker dalam Kasus Djoko Tjandra-Pinangki

Baca: Direktur Penyidikan KPK Dijabat Brigjen Pol Setyo Budiyanto, 5 Perwira Berpangkat Kombes Jadi Korwil

Ali mengatakan, dengan pemberlakuan PSBB ini maka koordinasi atau rapat para pegawai KPK akan dilaksanakan secara daring.

"Dalam hal pertemuan tatap muka tidak dapat dihindari, pertemuan dibatasi waktu paling lama 3 jam."

"Dengan jumlah peserta maksimal 50 persen dari kapasitas ruangan serta tetap memperhatikan jarak aman setiap peserta," ujar Ali.

Kendati demikian, Ali menegaskan unit kerja pengamanan tetap melaksanakan tugas pengamanan tahanan dan aset selama 1x24 jam secara terus menerus dengan sistem sif.

Ia menambahkan, KPK juga akan selalu menginformasikan dan mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.

(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Ardito Ramadhan)