Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Virus Corona

BPS Catat 55 Persen Masyarakat Beralasan Tak ada Sanksi jika Langgar Protokol Kesehatan

Dalam survei tersebut, ada beberapa aspek, alasan mengapa masyarakat tak menerapkan protokol kesehatan.

BPS Catat 55 Persen Masyarakat Beralasan Tak ada Sanksi jika Langgar Protokol Kesehatan
Gita Nadia Putri br Tarigan/Tribun Medan
Petugas gabungan melakukan razia penertiban masker di Jalan Dr Mansyur, Medan, Sumatera Utara, Selasa (1/9/2020). Pemerintah menerapkan sanksi push up atau squat jump kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan di tempat umum menyusul bertambahnya kasus positif COVID-19 di Medan.TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI (T R IBUN MEDAN) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) RI merilis hasil survei terkait Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19.

Dalam survei tersebut, ada beberapa aspek, alasan mengapa masyarakat tak menerapkan protokol kesehatan.

"Sebanyak 55 persen masyarakat beralasan tidak menerapkan protokol kesehatan karena tidak ada sanksi," kata Kepala BPS Suhariyanto dalam dialog di kanal Youtube  BNPB, Senin (28/9/2020).

Kecuk, sapaan karib Suhariyanto, mengatakan saat ini pemerintah sudah menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

"Nampaknya sanksi ke depan perlu dipertegas," kata Kecuk.

Baca: Potensi Tinggi Penularan Covid-19 di Pemukiman Padat Penduduk

Sementara itu, Kecuk mengatakan 39 persen masyarakat berasalan tak menerapkan protokol kesehatan karena tidak ada kejadian penderita Covid-19 di lingkungan sekitar.

"Kemudian, 33 persen beralasan karena pekerjaan menjadi sulit  jika harus menerapkan protokol kesehatan," katanya.

Lalu, sebanyak 23 persen masyarakat beralasan harga masker, face shield, handsanitizer, dan APD cenderung mahal. Alasan mengikuti orang lain persentasenya sebesar 21 persen.

"Sebanyak 19 persen karena pimpinan atau aparat tak memberikan contoh. Nampaknya ini perlu sentuhan seluruh pimpinan, aparat harus memberikan contoh supaya masyarakat mematuhi," kata Kecuk.

Kemudian, sisanya sebanyak 15 persen menjawab alasan lainnya.

Dalam survei ini, jumlah responden yang dihimpun sebanyak 90.967 orang. Sebanyak 44,77 persen laki-laki dan 55,23 persen perempuan.

Survei dilakukan dalam rentang antara  periode 7 sampai dengan 14 September 2020 melalui online.

Penulis: Reza Deni
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas