Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Penanganan Covid

Soal Vaksin Covid-19, PSI Minta Kementerian Terkait Perkuat Komunikasi Publik

Christian menilai membuka komunikasi publik secara luas dan intensif sejak dini dengan para pemangku kepentingan merupakan kunci utama.

Soal Vaksin Covid-19, PSI Minta Kementerian Terkait Perkuat Komunikasi Publik
Tangkap layar channel YouTube Sekretariat Presiden
Ilustrasi: Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 dr Reisa Brotoasmoro 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung arahan Presiden Jokowi bahwa pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19 perlu disiapkan secara matang dan detail, terutama aspek komunikasi publiknya.

“Perlu ada mekanisme satu pintu demi menjamin kepastian informasi kepada publik tentang kebijakan vaksinasi.

Harapannya, jangan lagi para jajaran di bawah Presiden menyampaikan informasi yang berbeda, bahkan menegasikan satu sama lain,” kata Juru Bicara PSI Christian Widodo, dalam keterangan tertulis, Senin (26/10/2020).

Baca juga: Operasi Zebra Mulai 26 Oktober, Polres Subang Ingatkan soal Razia dan Protokol Kesehatan Covid-19

Selain itu, Christian menilai membuka komunikasi publik secara luas dan intensif sejak dini dengan para pemangku kepentingan merupakan kunci utama.

Menutup diri menurutnya adalah sebuah kesalahan.

Pekan lalu, Presiden Jokowi memberi arahan soal vaksin COVID-19 tersebut saat rapat terbatas yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Raja Malaysia: Tidak Perlu Nyatakan Keadaan Darurat Untuk Atasi Covid-19

Pada kesempatan tersebut, Jokowi berulang kali mengingatkan pentingnya mengenai komunikasi publik agar tak ada isu liar soal vaksin.

Jokowi tak ingin ada kesalahpahaman seperti isu UU Cipta Kerja.

“Lebih jauh, PSI mendorong kementerian terkait untuk mengemas sebuah model manajemen yang andal agar kebijakan ini tidak bermasalah dalam tahap implementasi.

Pengalaman menunjukkan bahwa niat baik saja tidak cukup,” kata Christian.

Baca juga: Luhut: Pemerintah Sudah Mampu Kendalikan Covid-19 di Indonesia

Dia menyatakan secara normatif sebuah kebijakan publik berpotensi gagal mencapai tujuan dan sasaran karena mengandung kelemahan pada beberapa aspek.

“Pertama, kegagalan sejak proses perencanaan. Kedua, kegagalan pada implementasi. Ketiga, kondisi lingkungan yang tidak mendukung.

Nah, niat baik pemerintah soal vaksin patut diiringi manajemen yang memastikan tiga aspek itu diantisipasi,” pungkasnya.

Ikuti kami di
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas