TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan mengenai distribusi vaksin Covid-19 yang akan memakai dua pendekatan.

Selain pemberian vaksin cuma-cuma alias gratis kepada kelompok masyarakat tertentu, juga ada vaksin yang harus dibeli oleh masyarakat.

Untuk vaksin gratis kata Jokowi tak ada ada masalah. Sementara untuk vaksin corona berbayar atau mandiri, ia meminta biayanya dihitung secara cermat sehingga terjangkau bagi masyarakat.

"Karena ini (vaksin corona) ada yang gratis, ada yang mandiri atau bayar sendiri. Ini pengenaan biaya vaksinasi secara mandiri harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung secara cermat," jelas Jokowi. Saya minta harganya bisa terjangkau," tegas Jokowi saat memimpin ratas terkait vaksinasi corona secara virtual, Senin (26/10).

Sebelumnya, Jokowi menyatakan vaksin gratis akan menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan.

Kemudian, vaksin berbayar akan berada di bawah komando Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca juga: Presiden Jelaskan Alasan Pemerintah Pesan Vaksin Covid-19 yang Masih dalam Fase Uji Klinis

Jokowi meminta masalah aturan biaya dan harga vaksin corona mandiri langsung disiapkan sejak sekarang. Sehingga tidak menimbulkan polemik.

"Disiapkan aturannya sejak awal,” terangnya.

Jokowi tak menjelaskan lebih lanjut berapa harga ideal untuk satu dosis vaksin virus corona. Hal yang penting katanya, semua dikomunikasikan ke publik secara gamblang.

"Proses vaksinasi ini akan berjalan dan dilakukan bertahap. Hal ini perlu dijelaskan secara jelas dan gamblang ke masyarakat," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Hati-hati, Jangan Tergesa-gesa, Pastikan Keamanan dan Keefektifan Vaksin Covid-19

Termasuk kata dia, menjelaskan kepada masyarakat proses vaksinasi Covid-19 yang akan dilakukan secara bertahap.

”Jelaskan siapa saja kelompok masyarakat mana yang mendapat prioritas vaksin lebih awal, kenapa mereka dulu, itu harus dijelaskan. Mengapa mereka dapat prioritas,” kata Jokowi.

Di sinilah menurut Jokowi pentingnya memperhatikan masalah komunikasi publik.

Baca juga: Vaksin Covid-19 yang Diedarkan November Kemungkinan Batal, Menko Luhut: Tadi Presiden Telepon Saya

Ia ingin masyarakat dijelaskan secara benar terkait manfaat dan alur vaksinasi, sehingga tak ada hoaks yang bertebaran.

"Ini penting sekali, strategi komunikasi publiknya disiapkan dengan baik.

Yang saya minta ini timnya Pak Menteri BUMN disiapkan lagi strategi komunikasi ini. Di-back up, dibantu Kominfo.

"Dijelaskan secara komprehensif ke publik soal manfaat vaksin dan peta jalan vaksinasi sehingga tak terjadi disinformasi dan penyebaran berita hoaks dari berbagai platform di media yang ada," imbuhnya.

Menurut Jokowi, masalah komunikasi publik ini bisa menggandeng sejumlah pihak mulai dari organisasi keagamaan hingga ormas.

"Juga kita melibatkan dari awal majelis dan organisasi keagamaan MUI, NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya terutama dalam menjelaskan soal manfaat vaksin dan meyakinkan umat soal kehalalan vaksin," ujarnya.

Rencana vaksinasi corona dimulai pekan kedua November mendatang. Namun belakangan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut vaksinasi akan molor dari jadwal.

Menurutnya, bukan karena stok vaksin, namun karena dibutuhkan waktu bagi BPOM untuk bisa mengeluarkan emergency use authorization (EUA).

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan distribusi vaksin virus corona secara mandiri akan dikelola oleh PT Bio Farma (Persero).

Nantinya, pemerintah akan memberikan arahan kepada perusahaan pelat merah itu dalam mendistribusikan vaksin virus corona.

Airlangga bilang pemerintah belum bisa memberikan kepastian kapan tepatnya vaksinasi akan dilakukan. Pasalnya, Bio Farma masih melakukan uji klinis tahap 3.

Selain itu, proses distribusi juga baru akan dilakukan setelah ada sertifikasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Namun, Airlangga tak menjelaskan lebih lanjut berapa lama proses sertifikasi akan berlangsung.(tribun network/fik/dod)