TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sejumlah lembaga dalam mengawasi bantuan penanganan pandemi virus Corona (Covid-19).

Hasilnya, tingkat kepercayaan publik terhadap 11 lembaga yang dipercaya telah melakukan pengawasan terhadap bantuan Covid-19 tertinggi adalah pada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kedua, pemerintah provinsi. Ketiga, kementerian sosial, dan keempat, pemerintah daerah.

"Mana yang masyarakat percayai untuk memastikan bantuan itu tepat sasaran atau tidak, tidak dikorupsi dan sebagainya. Pada Oktober 2020 ini, kepercayaan paling tinggi untuk isu ini ada di Presiden, diikuti oleh pemerintah provinsi, Kementerian Sosial, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan, Gugus Tugas Covid-19, KPK jauh di bawah," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis survei yang disiarkan virtual, Selasa (3/11/2020).

Survei dilaksanakan terhadap 1.200 responden yang dipilih dengan metode simple random sampling melalui wawancara telepon dalam kurun 13-17 Oktober 2020. Margin of error survei kurang-lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara itu, hasil survei juga menemukan penyaluran bantuan sosial dan bantuan lainnya terkait Covid-19 dinilai tepat sasaran.

"Warga yang mengaku menerima bansos atau bantuan lain banyak di kelompok SLTA ke bawah, berpendapatan kurang dari 2 juta dan diantara 3-4 juta, di kelompok perkotaan terutama di wilayah DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Kalimantan dan Sulawesi," ungkapnya.

Sementara itu, Kementerian Sosial yang bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan program bantuan sosial kepada masyarakat, telah menunjukkan kinerja yang baik selama periode satu tahun dibawah kepemimpinan Juliari P Batubara, sehingga Kemensos kembali menempati posisi sebagai kementerian dengan realisasi anggaran tertinggi di antara 85 kementerian/lembaga (K/L). Dengan Pagu Rp134,008 triliun, realisasi anggaran Kemensos mencapai Rp112,178 triliun atau 86,74%.

Selain itu, Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sasaran 10 Juta KPM dengan anggaran Rp36,8 triliun dan Bansos Sembako Jabotabek dengan sasaran 1,9 Juta KPM dengan anggaran Rp6,8 triliun sudah terealisasi sebesar 100%. Bansos Sembako Jabotabek sudah selesai Tahap X dan kini memasuki Tahap XI.

Menteri Sosial juga telah menutup program Bantuan Sosial Beras (BSB) di masa pandemi Covid-19 ini dikarenakan telah selesai tersalurkan 100 persen dan tepat waktu. Menurut dia, per 1 Oktober 2020 lalu telah tersalur 450 ribu ton beras.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Aliansi Mahasiswa dan Milenial untuk Indonesia (AMMI) Nurkhasanah memuji kinerja pemerintah selama masa pandemi. Menurutnya, bantuan sosial yang disalurkan pemerintah melalui Kementerian Sosial telah berjalan dengan baik.

"Prestasi luar biasa telah ditunjukkan Kemensos dalam menjalankan program bantuan sosial kepada masyarakat. Sesuai instruksi Presiden, Mensos terus melakukan pengawasan sehingga bansos tersalurkan tepat sasaran dan tepat waktu," ujar Nurkhasanah.

Nurkhasanah menyebutkan bahwa kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap lembaga pemerintah dalam menyalurkan bansos disertai pengawasan yang baik, tidak lepas dari hasil kerja keras yang luar biasa selama masa pandemi.

"Hasil survei ini membuktikan bahwa apa yang dilakukan pemerintah telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di masa pandemi ini," pungkas Koordinator Aliansi Mahasiswa dan Milenial untuk Indonesia (AMMI) Nurkhasanah.