TRIBUNNEWS.COM – Rencana pemerintah menggelar vaksinasi pada minggu depan, serentak di sejumlah daerah, telah mendatangkan euforia tersendiri. Masyarakat kini memiliki harapan bahwa pandemi Covid-19 akan segera berakhir.

Pada tahap pertama, pemerintah akan melaksanakan vaksinasi untuk tenaga medis, TNI/Polri dan petugas yang berhubungan dengan layanan publik.

Pemerintah telah mendatangkan vaksin jadi Sinovac pada tahap awal sejumlah tiga disusul dengan Vaksin Astra Zeneca, Moderna, Covax/Gavi, Novavax dengan total pengadaan sejumlah 426 juta.
Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Sinovac.

Pelaksanaan vaksinasi oleh pemerintah ini dilakukan secara gratis. Ini dilakukan agar tidak ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari program vaksinasi.

Dalam pelaksanaannya, vaksinasi untuk 182 juta rakyat Indonesia dengan waktu yang ditargetkan oleh Jokowi untuk diselesaikan dalam waktu satu tahun.

Pemerintah juga sudah menyediakan layanan bagi masyarakat untuk mengetahui apakah mereka terdaftar dalam program vaksinasi ini.

Namun di tengah euforia tersebut, harus pula diwaspadai adanya dugaan segelintir orang yang ingin memanfaatkan euforia Pasalnya tak sedikit masyarakat yang sudah tak sabar ingin segera divaksin. Bahkan secara mandiri atau berbayar. Inilah yang bisa memunculkan adanya vaksin palsu.

Di Amerika Serikat, Badan Penyelidiki Federal AS, atau FBI, sudah memperingatkan warga tentang potensi penipuan vaksin virus corona. Peringatan itu dikeluarkan saat AS semakin dekat dengan persetujuan Badan Obat dan Makanan (FDA) untuk vaksinasi Covid-19.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah menjamin tak akan ada vaksin Covid palsu yang beredar di pasar. Proses pengadaan dan pemberian vaksin dilaksanakan oleh pemerintah.

"Masyarakat tidak perlu khawatir. Ada semacam undertaking oleh pemerintah untuk seluruh vaksin. Itu juga mengantisipasi vaksin palsu," ucap Airlangga dalam keterangan persnya, Jumat (8/1/2021).
Sepanjang masyarakat memperoleh secara resmi, Airlangga menjamin keaslian vaksin tersebut. Pemerintah sudah mengontrol vaksin Covid-19 dari hulu ke hilir.

"Impor dikendalikan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Tidak ada pihak lain yang mendapat persetujuan untuk mengimpor vaksin. Vaksinasi juga akan dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah," tutur ketua Komite Penanganan Covid-19 dan pemulihan Ekonomi Nasional itu.

Praktik pemalsuan atau penyelundupan vaksin diyakini kecil. Selain dikontrol, vaksin di Indonesia sudah digratiskan. Diharapkan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari vaksinasi ini.

"Pemerintah menyediakan anggaran Rp 73 triliun. Pendistribusian dan vaksinasinya pun dalam kendali pemerintah. Vaksin diberikan secara gratis. Seluruh masyarakat yang membutuhkan bakal mendapatkannya. Jadi, tidak ada insentif ekonomi (keuntungan) jika memalsukan atau menyelundupkan vaksin Covid," ungkap Ketua Umum Partai Golkar itu.

Sebelumnya, ada produk obat palsu banyak diklaim dapat menyembuhkan, atau mencegah COVID-19. Namun hingga kini belum ada persetujuan dari BOPM. Pasalnya BPOM saat ini sedang menganalisa vaksin Sinovac. Begitu pula dengan MUI menyangkut kehalalannya. Masyarakat seharusnya menggunakan vaksin yang sudah jelas efektivitasnya, dan disetujui oleh pemerintah.

Pemerintah RI sudah secara resmi menetapkan enam jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi virus corona di Indonesia. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Adapun, keenam jenis vaksin untuk vaksinasi Covid-19 di Indonesia adalah yang diproduksi oleh: 1) PT Bio Farma (Persero) 2) Astra Zeneca 3) China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm) 4) Moderna 5) Pfizer Inc and BioNTech 6) Sinovac Biotech Ltd. (*)