Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan terkait wacana vaksin mandiri memerlukan persetujuan DPR dan Kementerian Kesehatan.

Menurutnya, opsi vaksin berbayar ini bukan sebagai prioritas tapi perlu disediakan asalkan berbeda merek dengan yang disediakan pemerintah.

"Vaksin mandiri kenapa juga diperlukan. Karena itu kita membuka pembicaraan secara langsung tentu tupoksinya ini di Kemenkes. Kita hanya ditugasi," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (20/1/2021).

Erick menyampaikan ada beberapa catatan terkait wacana vaksin mandiri.

"Vaksin mandiri harus berbeda jenis supaya tidak tercampur (dengan yang gratis). Yang kedua kita tetap mengutamakan vaksin gratis jadi masih harus berjalan 1-2 bulan terdepan dan vaksin mandiri setelah itu," urainya.

Baca juga: Tinjau Vaksinasi Hari Ke-2 di RSD Wisma Atlet, Pangdam Jaya: Pelaksanaan Sudah Sesuai Prosedur

Baca juga: IDI Sarankan Pemerintah Buka Jalur Vaksinasi Mandiri Agar Percepat Herd Immunity

Menurutnya, jika vaksin mandiri ini nantinya berjalan harus memiliki keputusan payung hukum yang jelas.

Erick menambahkan sejauh ini kebijakan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah luar biasa bagaimana rakyat yang membutuhkan diberikan vaksin gratis seperti nakes, TNI/Polri, dan rakyat yang memang benar-benar membutuhkan.

"Jadi kami tinggal menjalankan tugas (vaksin mandiri) tetapi dengan catatan-catatan yang tadi," imbuh Erick.