TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Pemerintah saat ini sedang merancang regulasi vaksin mandiri yang sifatnya berbayar.

Regulasi vaksin mandiri tersebut akan mengatur pembelian vaksin oleh Industri untuk diberikan kepada karyawannya secara gratis. 

"Dengan persiapan untuk akselerasi vaksin, di mana akselerasi melalui program mandiri sedang dipersiapkan regulasinya. Karena itu akan mengatur pembelian oleh sektor-sektor industri tertentu, dan itu akan diberikan kepada karyawan secara gratis juga," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas dengan Presiden, Kamis, (21/1/2021).

Airlangga mengatakan salah satu yang sedang digodok yakni sumber atau merk vaksin mandiri. Vaksin tersebut harus berbeda dengan vaksin yang gratis. 

"Jadi ada beberapa hal yang terkait teknis akan dipersiapkan dan itu juga dimintakan agar sumber daripada vaksinnya berbeda dari vaksin yang gratis," katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah banyak mendapatkan pertanyaan dari para pengusaha mengenai kemungkinan dilakukannya vaksinasi mandiri.

Pemerintah kata Presiden akan segera putuskan mengenai vaksinasi mandiri di Indonesia. 

Baca juga: Buka Kompas100 CEO Forum XI, Jokowi: Tahun 2021 Momentum untuk Bangkit dan Lewati Masa Krisis

"Kemudian ada yang bertanya bagaimana mempercepat lagi? Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan Pak bisa nggak kita vaksin Mandiri, ini yang baru kita akan putuskan," kata Presiden dalam acara Kompas 100 CEO Forum, Kamis, (21/1/2021).

Pemerintah mempertimbangkan vaksinasi mandiri karena pemberian vaksin harus dilakukan secepat mungkin. Sehingga seluruh masyarakat bisa segera mendapatkan vaksin.

"Apalagi biaya ditanggung oleh perusahaan sendiri, kenapa tidak," katanya.

Hanya saja kata Presiden isu vaksinasi mandiri harus dikelola dan direncanakan dengan baik. Misalnya dengan mempertimbangkan merk dan tempat vaksin yang berbeda. 

"Tetapi sekali lagi harus kita kelola isu ini dengan baik. Mungkin bisa diberikan asal merk vaksinnya berbeda, untuk tempat vaksin juga berbeda bisa dilakukan," pungkasnya.