TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Slamet Budiarto ikut menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang ketidakefektifan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali.

Menurut Slamet, satu-satunya cara untuk bisa menurunkan laju penularan Covid-19 di Indonesia adalah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat.

Namun, PB IDI masih terus melihat sejauh mana dampak PPKM di Jawa Bali.

Baca juga: Jokowi Cari Formula Tepat Tangani Covid-19, Sebut PPKM Tak Efektif & Lockdown Tak Jamin Tekan Kasus

Setelah itu, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap PPKM tahap kedua yang berlangsung 26 Januari kemarin hingga 8 Februari mendatang.

Ia menekankan, jika PPKM tahap kedua juga tidak menurunkan laju penularan dan kasus kematian akibat Covid-19, maka solusi terakhir adalah PSBB ketat.

"Jalan terakhir ya PSBB super ketat. Mobilisasi masyarakat di stop."

"Enggak ada jalan lagi, apa lagi jalannya? Vaksin (untuk masyarakat) belum tersedia," katanya saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/2/2021).

Lebih lanjut Slamet juga mengatakan, ketentuan swab PCR tidak menjamin seseorang tidak terjangkit virus corona dalam sebuah perjalanan.

Sebab jika swab PCR dilakukan hari ini, dan hasilnya negatif, seseorang masih bisa terinfeksi virus corona keesokan harinya.

"Ini kan penyakit kerumunan, penyakit mobilitas. Kalo itu (mobilitas) dihentikan, otomatis (jumlah penyebaran Covid-19) turun. Simplenya begitu," tambah Slamet.

Slamet menyarankan PSBB ketat mestinya dilakukan setidaknya selama satu bulan.

Baca juga: Minta Jokowi Putuskan Lockdown, Pengamat: Ekonomi Tak Boleh Mati, Padahal Seluruh Dunia Sudah Mati

Meski begitu, ia menyebut resiko terbesarnya ada pada sektor ekonomi.

Namun, menurutnya tidak ada jalan lain lagi, untuk benar-benar menekan laju pertambahan kasus kematian dan infeksi baru virus corona.

"Tinggal Presiden mau memilih yang mana. Kalau mau menurunkan (angka kematian dan infeksi covid-19) betul-betul turun, resikonya ekonomi," ungkapnya.

Jokowi menyebut PPKM Tidak Efektif Turunkan Kasus Covid-19

Sebelumnya diberitakan, Jokowi meminta para menterinya untuk mencari formula yang tepat untuk menangani pandemi Covid-19.

Meski demikian, Jokowi menyadari tidak ada formula tunggal yang efektif dalam menangani pandemi Covid-19.

Untuk itu, Ia meminta para menteri mengkalkulasi dengan cermat setiap kebijakan yang akan diambil.

"Menurut saya coba dilihat lagi tolong betul-betul dikalkulasi. Betul-betul dihitung."

"Sehingga kita mendapatkan sebuah formula yang memang (tepat), formula standar itu enggak ada," kata Jokowi, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (1/2/2021).

Jokowi mengatakan saat ini pemerintah terus mencari formula  yang tepat untuk menekan laju penularan Covid-19.

Pasalnya, Presiden menilai penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif.

Baca juga: PPKM Dinilai Tidak Efektif Menekan Laju Covid-19, Jokowi Minta Aparat di Lapangan Lebih Tegas

Baca juga: Jokowi Sebut Penerapan PPKM Tidak Efektif & Menurunkan Ekonomi: Asal Covid Juga Turun, tapi Ini Ndak

Menurutnya, implementasi PPKM yang seharusnya membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat, tak mampu menekan laju penularan Covid-19.

Tetapi, Jokowi juga mengingatkan, kebijakan sukses untuk menekan laju penularan Covid-19 di negara lain, belum tentu sukses diterapkan di Indonesia.

Bahkan, lanjut Jokowi, karantina wilayah atau lockdown juga belum tentu berhasil menekan laju penularan Covid-19.

"Yang lockdown pun (Kasus Covid-nya kembali meningkat) eksponensial juga," kata Jokowi.

Oleh sebab itu, ia meminta ke depannya implementasi kebijakan untuk menekan laju penularan Covid-19 diperkuat.

Jokowi juga meminta para menteri serta kepala lembaga terkait turun ke lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.

Baca juga: Jokowi Bersyukur NU Selalu Berada di Garda Terdepan Bela Kepentingan Bangsa dan Negara

Baca juga: Anggota DPR: Tidak Ada Obral Ijin di Masa Presiden Jokowi, Justru Diperketat

"Yang saya lihat di implementasinya kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanya masalah implementasi ini."

"Sehingga saya minta betul-betul turun di lapangan. Tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana."

"Agar masyarakat tahu apa sih yang namanya 3 M itu," ujar Jokowi.

Bahkan, Presiden juga tak mempermasalahkan bila perekonomian turun di masa pandemi Covid-19.

Namun, penurunan ekonomi negara juga harus diimbangi dengan penurunan angka penularan kasus Covid-19.

"Menurut saya hati-hati ini turun, ekonomi turun, ada PPKM ekonomi turun."

"Sebetulnya enggak apa-apa (ekonomi turun). Asal Covid-nya juga turun. Tapi ini kan enggak," kata Jokowi.

(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Tatang Guritno)