TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menjelaskan pernyataan dua juta data Covid-19 yang belum dilaporkan ke laboratorium bukan data kasus positif yang ditutupi.

Menurutnya, hal ini disebabkan karena banyak laboratorium yang cenderung lebih dahulu melaporkan kasus positif agar segera mendapat penanganan sehingga data kasus negatif tertunda untuk dilaporkan.

“Sebenarnya bukan dua juta kasus positif yang belum masuk. Tetapi, ada banyak hasil tes negatif yang tertunda untuk dilaporkan oleh laboratorium. Karena jumlah tes yang besar & tenaga entry terbatas, laboratorium cenderung lebih dahulu melaporkan hasil positif agar bisa segera ditindaklanjuti,” kata Jodi kepada wartawan, Sabtu (6/2/2021).

Menurut Jodi, beberapa pihak mungkin salah menangkap maksud dari apa yang disampaikan Menko Luhut dalam pertemuan virtual dengan epidemiolog. 

Yang dimaksud Menko Luhut akan berpengaruh pada positivity rate adalah dua juta data tersebut justru akan membuat angka positivity rate menurun, bukan meningkat.

Baca juga: Presiden Minta Luhut Ajak Epidemiolog Sebanyak Mungkin untuk Rancang Kebijakan Penanganan Pandemi

“Jadi ketika data tersebut nanti sudah terintegrasi dan dimasukkan, angka positivity rate juga akan turun karena memang banyak data kasus negatif yang tertunda untuk dilaporkan sebelumnya. Jadi artinya bukan ada kasus positif yang ditutupi dan yang ditakutkan terjadi lonjakan rasa-rasanya tidak akan terjadi,” ujar Jodi.

Jodi melanjutkan integrasi data masih menjadi masalah dalam penanganan Covid-19. 

Dia menegaskan sejak awal Menko Luhut fokus pada integrasi sistem manajemen yang baik, sehingga data yang disampaikan bisa faktual dan nyata.

Dengan momentum pandemi Covid-19 ini, Menko Luhut juga terus mendorong perwujudan big data kesehatan yang menampung dan mengintegrasikan berbagai sumber data kesehatan, seperti rekam medis elektronik, BPJS Kesehatan, vaksin, dan lain sebagainya.

“Memang ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Tapi Menko Luhut melihat pandemi ini sebagai momentum yang tepat bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem database kita, bukan hanya di bidang kesehatan, tapi lainnya juga. Supaya ke depan kita bisa punya sistem manajemen data yang baik,” tutup Jodi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga merupakan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 mengungkapkan pemerintah memiliki tugas untuk menyelesaikan persoalan data kasus Covid-19 antara pusat dan daerah yang belum sepenuhnya terintegrasi. 

Dalam pertemuan dengan Wamenkes, ahli kesehatan dan epidemiolog yang berlangsung secara virtual pada Kamis (4/2/2021) Menko Luhut sempat menyampaikan bahwa masih ada hampir dua juta data atau mungkin lebih data yang belum di entry.