Legislator PDIP Ingatkan Perlu Skrining Ketat Saat Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia
Rahmad mengingatkan diperlukan skrining ketat sebelum vaksinasi, memastikan apakah para lansia tersebut memiliki penyakit bawaan.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Rahmad Handoyo mengapresiasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mengizinkan lansia untuk divaksin Covid-19 Sinovac.
Namun, Rahmad mengingatkan diperlukan skrining ketat sebelum vaksinasi, memastikan apakah para lansia tersebut memiliki penyakit bawaan.
"Perlunya screning yang ketat apakah para lansia ini memiliki penyakit bawaan atau tidak. Apalagi di kampung yang jauh dari fasilitas kesehatan begitu mau divaksin ternyata ada penyakit bawaan. Mengingat sampai saat ini vaksin ini tidak diperuntukan bagi pasien yang ada penyakit keturunannya," kata Rahmad kepada wartawan, Senin (8/2/2021).
Rahmad meyakini, BPOM tidak mungkin sembarangan memberikan izin tanpa terlebih dahulu memiliki data uji sampel klinis.
Sebab, penggunanan vaksin di kelompok lansia itu didasarkan atas data uji klinis baik di Tiongkok dan Brasil.
Dari sampel uji klinis usia 60 tahun ke atas, rilis yang disampaikan terbukti efektif dan keamanan bagus.
Baca juga: Vaksinasi Lansia Dimulai Hari Ini, Kelompok Pertama Menyasar 11.600 Tenaga Kesehatan Lansia
Serta efek samping sangat aman penggunanan vaksin untuk di atas 60 tahun.
Dia berharap, pemerintah benar-benar mempersiapkan proses pelaksanaan vaksinasi di lapangan setelah BPOM mengizinkan vaksinasi bagi para lansia.
"Setelah diizinkannya vaksin bagi kelompok usia lansia ini kita harapkan pemerintah benar-benar mempersiapkan proses pelaksanaan di lapangan agar berjalan lancar dengan melibatkan semua pihak dan mengerahkan tenaga kesehatan (nakes) yang ada serta relawan nakes yang belum bekerja untuk dioptimalkan dalam proses vaksinasi agar target dari pemerintah 15 bulan benar-benar terealisasi," pungkasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.