Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA -- Pemerintah belum memutuskan mekanisme dan waktu vaksin gotong-royong yang melibatkan perusahaan swasta.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa pemerintah masih memprioritaskan pemberian vaksin kepada kelompok prioritas yakni tenaga kesehatan (Nakes).

"Pada prinsipnya, pemerintah memprioritaskan pemberian vaksinasi kepada yang berisiko, secara bertahap sesuai etika dengan medik," kata Wiku, Selasa, (9/2/2021).

Vaksin Gotong-royong adalah program vaksinasi yang diprakarsai Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dengan pemerintah. Tujuan dari program tersebut yakni untuk mempercepat akses terhadap vaksin terutama di sektor usaha.

Baca juga: 1,25 Juta Driver Daring Masuk Prioritas Penerima Vaksin Covid

Meskipun demikian Wiku mengatakan Pemerintah mengapresiasi setiap masukan termasuk program vaksin gotong-royong karena dapat mengakselerasi program vaksinasi. Program tersebut akan dimulai setelah keluar izin dari pemerintah.

"Mohon kerja samanya untuk bergotong-royong, mensukseskan program vaksinasi Termasuk melakukan tahap vaksinasi di bawah izin resmi pemerintah," katanya.

Baca juga: Satgas Covid-19: Izin Darurat Vaksin Lansia Bisa Terbit Karena Keamanannya Sudah Teruji

Menurut Wiku tujuan dari Program vaksinasi adalah untuk mempercepat tercapainya kekebalan komunitas atau herd imunity. Kekebalan tersebut dapat tercapai apabila 70 persen masyrakat telah mengikuti program vaksinasi.

"Sehingga pada akhirnya semua orang yang memenuhi kriteria penerima vaksin akan divaksinasi. Yang ialah berbeda hanya waktu pemberian saja," pungkasnya.

Baca juga: Kadin: Pengusaha Antusias Ikuti Program Vaksinasi Gotong Royong

Porgram vaksin Gotong Royong diperuntukan bagi perusahaan yang mau memberikan vaksin gratis kepada karyawannya. Nantinya Kadin yang akan mendata perusahaan yang akan terlibat atau bergabung dalam program vaksin gotong royong.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin nantinya akan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang akan mengatur mengenai vaksin Gotong Royong.

Baca juga: PHRI: 1.000 Karyawan Hotel dan Restoran Akan Dapat Vaksin Mandiri di Maret 2021

Sebelumnya Airlangga Hartarto menegaskan tak ada komersialisasi vaksin Covid-19. Termasuk vaksin mandiri untuk karyawan perusahaan di seluruh Indonesia. Menurut Airlangga, baik vaksin dari pemerintah maupun mandiri, disediakan gratis untuk masyarakat.

“Tidak ada komersialisasi pada vaksin mandiri. Baik mandiri maupun dari pemerintah, semua gratis. Perusahaan yang akan membeli vaksin mandiri untuk karyawannya, dan itu tidak boleh potong gaji karyawan,” tegas Airlangga dalam keterangannya, Senin (25/1/2021).