Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Penanganan Covid

Ingatkan Pemerintah Soal Kerumunan, Pemerintah Harus Jadi Teladan Bagi Rakyat

Pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, influencer dari berbagai kalangan harus menjadi penggerak dan teladan di masyarakat dalam melawan pandemi.

Ingatkan Pemerintah Soal Kerumunan, Pemerintah Harus Jadi Teladan Bagi Rakyat
Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI - Netty Prasetyani Aher 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengingatkan agar semua pihak tetap menjalankan protokol kesehatan dan tidak memicu kerumunan.

Menurut Netty hal ini penting dilakukan karena Indonesia masih berada dalam zona bahaya Covid-19.  

"Saat ini jumlah kasus per Jumat, 26 Februari 2021 sudah mencapai 1.322.866 kasus positif, dan belum ada tanda-tanda penurunan yang signifikan. Bisa jadi prediksi Kemenkes bahwa  kasus Covid-19 pada akhir 2021 mencapai 1,7 juta akan terlampaui," ujar Netty, kepada wartawan, Sabtu (27/2/2021). 

"Dengan kondisi ini, tidak  pantas jika gelaran kegiatan menimbulkan kerumunan, apalagi jika dilakukan oleh pejabat publik," imbuhnya. 

Melawan pandemi Covid-19, Netty menilai perlu dengan menghimpun segenap daya, upaya dan energi bangsa Indonesia. 

"Pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, influencer dari berbagai kalangan harus menjadi penggerak dan teladan di masyarakat dalam melawan pandemi. Rakyat harus dihimpun dan digerakkan dengan leadership dan keteladanan. Jika pejabat pemerintah tidak menunjukkan keteladanan, maka jangan salahkan rakyat jika tidak taat prokes dan bersikap masa bodoh," terangnya. 

Baca juga: Formappi Permasalahkan Keluarga Anggota DPR RI Ikut Vaksinasi: Memanfaatkan Jabatan

Ketua DPP PKS ini meminta agar pejabat pemerintah dapat memastikan langkah antisipatif setiap kali membuat kegiatan agar tidak memicu terjadinya spontanitas kerumunan rakyat. 

"Jika kegiatannya membagi-bagi atau melempar barang, tentu saja rakyat yang memang sedang kesulitan ekonomi akan berebut untuk mendapatkannya. Sebaiknya dipikirkan bentuk kegiatan lain yang lebih humanis, kreatif dan mendidik, sehingga prokes terjaga, rakyat pun aman," jelas Netty. 

Netty mengingatkan bahwa meskipun Indonesia sedang menjalankan proses vaksinasi bukan berarti sudah bebas Covid-19 dan kebal. 

"Jadi jangan sampai proses vaksinasi justru menjadi tempat terjadinya kerumunan seperti yang terjadi di pasar Tanah Abang dan lainnya. Selain itu, penerapan aturan seperti larangan berkerumun harusnya berlaku bagi siapa saja, rakyat biasa maupun pejabat pemerintah. Begitu juga dengan sanksi yang mengikutinya jika terbukti melanggar. Aparat penegak hukum tidak usah tebang pilih dalam menjalankan tugasnya," ujarnya. 

Lebih lanjut, Netty mengingatkan agar semua pihak tidak menganggap remeh pandemi Covid-19. Oleh karenanya, dia menilai gerakan 3M harus terus diperketat. 

"Jangan anggap remeh penyakit ini. Kebijakan 3T harus ditingkatkan lebih masif lagi, gerakan 3M harus semakin ketat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kemanan dan kesehatan rakyat. Oleh karena itu, berikanlah contoh yang baik agar bisa menjadi teladan di tengah masyarakat dan bukan sekedar jargon saja," tandasnya. 
 

Ikuti kami di
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas