Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap polemik mengenai vaksin Nusantara dihentikan.

Apalagi polemik atau kegaduhan yang tidak ada hubungannya dengan kajian atau penelitian ilmiah.

"Ini kok (malah) ramai? (ada) Politikus ngurusin, lawyer ngurusin,” kata Presiden Jokowi, Selasa (20/4/2021).

Seharusnya kata Presiden, perdebatan diarahkan kepada kajian ilmiah serta medisnya.

Baca juga: MoU Vaksin Nusantara, Komisi IX: Para Peneliti Jangan Takut Melakukan Inovasi 

Misalnya mengenai apakah vaksin tersebut dikembangkan sesuai dengan mekanisme ilmiah atau tidak.

"Semestinya ini masuk ke perdebatan ilmiah, disesuaikan sama mekanisme ilmiah," katanya.

Pada prinsipnya kata Presiden, pemerintah mendukung segala upaya penelitian yang dilakukan anak bangsa.

Baca juga: Relawan Vaksin Nusantara Keluhkan Beragam Efek Samping, Wajar Atau Tidak? RSPAD Siap Buka-Bukaan

Hanya saja kata Presiden penelitian tersebut harus sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.

Misalnya seperti vaksin merah putih, yang saat ini sedang dikembangkan secara mandiri.

Vaksin tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan vaksin Covid-19.

"Meskipun, vaksin tersebut mungkin baru 2022 nanti bisa digunakan," ujarnya.

Menkes, KSAD dan BPOM Teken MoU Penelitian Sel Dendritik

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito menandatangani Nota Kesepahaman "Penelitian Berbasis Pelayanan Menggunakan Sel Dendritik untuk Meningkatkan Imunitas Terhadap Virus SARS-CoV-2" di Markas Besar TNI AD, Jakarta pada Senin (19/4/2021) pagi.

Berdasarkan keterangan resmi Dinas Penerangan TNI AD penelitian yang akan dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto tersebut akan mempedomani kaidah penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Selain itu, penelitian tersebut juga bersifat autologus yang hanya dipergunakan untuk diri pasien sendiri sehingga tidak dapat dikomersialkan dan tidak diperlukan persetujuan izin edar.

Baca juga: Vaksinasi Budayawan dan Seniman, Nadiem: Pemerintah Ingin Sektor Seni Budaya Bangkit dari Pandemi

"Penelitian ini bukan merupakan kelanjutan dari 'Uji Klinis Adaptif Fase 1 Vaksin yang Berasal dari Sel Dendritik Autolog yang Sebelumnya Diinkubasi dengan Spike Protein Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2 (SARS-CoV-2) pada Subjek yang Tidak Terinfeksi Covid-19 dan Tidak Terdapat Antibodi Anti SARS-CoV-2'," kata keterangan resmi yang diterima pada Senin (19/4/2021).

Alasannya adalah karena uji klinis fase 1 program yang kerap disebut Vaksin Nusantara itu masih harus merespon beberapa temuan BPOM yang bersifat Critical dan Major.

"Karena Uji Klinis Fase 1 yang sering disebut berbagai kalangan sebagai program Vaksin Nusantara ini masih harus merespon beberapa temuan BPOM yang bersifat Critical & Major," kata keterangan tersebut.

Baca juga: Kapuskes TNI: Pelibatan Personel dan Fasilitas untuk Penelitian Vaksin Nusantara Butuh Dasar Hukum

Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhajir Effendy.

Di hari yang sama Mabes TNI juga menggelar konferensi pers terkait Vaksin Nusantara.

Dalam konferensi pers tersebut Mabes TNI menegaskan Vaksin Nusantara bukanlah program dari TNI.

Hal tersebut ditegaskan Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur pada Senin (19/4/2021).

"Bahwa program Vaksin Nusantara bukanlah program dari TNI," kata Riad.

Baca juga: RSPAD Gatot Soebroto Akan Buka-bukaan Soal Efek Samping Vaksin Nusantara ke BPOM

Namun demikian, kata dia, sesuai dengan sikap pemerintah, terkait berbagai bentuk inovasi dalam negeri seperti vaksin dan obat-obatan, untuk penanggulangan Covid-19, maka TNI akan selalu mendukungnya.

"Dengan catatan telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga harus ada tiga kriteria penting yang harus dipenuhi. Yaitu Keamanan, efikasi, dan kelayalannya," kata Riad.

Selain itu, kata dia, juga perlu pengurusan perizinan, kerja sama antara TNI dengan berbagai pihak.

Riad juga menegaskan penggunaan fasilitas kesehatan dan tenaga ahli kesehatan atau peneliti akan diatur dengan mekanisme sesuai aturan.

"Penggunaan fasilitas kesehatan dan tenaga ahli kesehatan atau peneliti akan diatur dengan mekanisme kerja sama sebagai dasar hukum atau legal standing, dan tanpa menggangu tugas-tugas kedinasan atau tugas pokok kesatuan," kata Riad.

Sejak awal pandemi Covid-19 melanda dunia dan Indonesia, kata Riad, TNI telah berkomitmen untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 ini dengan mengerahkan semua kemampuan yang ada baik dari segi personil, alutsista, dan peralatan lainnya.

Dengan berbagai hal tersebut, kata dia, personel TNI masih dilibatkan, salah satunya di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet.

"Kemudian juga dilibatkan sebagai vaksinator, tracer, termasuk juga pemanfaaatan RS TNI di seluruh wilayah Indonesia," kata Riad.