TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menilai stok vaksin Covid-19 saat ini masih belum dapat membuat rasa tenang.

Dengan jumlah masyarakat yang harus divaksin minimal 181 juta orang untuk mencapai kekebalan kawanan (herd immunity), maka dibutuhkan stok vaksin sejumlah 362 juta untuk 2 kali penyuntikan tiap orang.

Hal itu diungkapkan Martin dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Holding Farmasi BUMN (PT Bio Farma (Persero) Tbk, PT Kimia Farma (Persero) Tbk dan PT Indofarma (Tbk), Selasa (25/5/2021).

Menurutnya, pengalaman Indonesia di awal Pandemi Covid-19 yang terkesan tidak siap telah membuat kapasitas testing dan tracing tidak maksimal.

Hal itulah yang membuat banyak terjadi pembatasan sosial untuk menekan laju penularan Covid-19 seperti saat Idul Fitri yang lalu.

Ia membandingkan dengan negara Rusia yang sudah melakukan PCR test sebanyak 135 juta untuk jumlah penduduk sekitar 144 juta jiwa.

Dengan data tersebut, Rusia dapat mengelola pandemi di negara mereka dengan pembatasan yang tidak lagi perlu terlalu ketat.

"Manajemen Pandemi seperti itu yang harus dilakukan dengan baik sehingga tidak perlu banyak pembatasan-pembatasan yang ketat," kata Martin.

Lebih lanjut Martin mengatakan bahwa pengalaman tidak maksimalnya testing dan tracing ini tidak boleh terulang untuk tahapan vaksinasi yang saat ini sedang dijalankan pemerintah.

Martin mengingatkan semua pihak, khususnya kepada direksi BUMN, jangan terulang cerita yang sama soal vaksinasi.

"Vaksinasi kita juga saya lihat pace-nya (kecepatannya) belum maksimal, belum cepat. Dan juga stok yang tersedia juga, sorry to say, kita masih belum bisa melihat bahwa stok yang tersedia itu membuat kita tenang, bahwa semua orang akan bisa mendapatkan vaksinasi. Nah, karena itu kita harus bahu membahu," ujar Martin.

Baca juga: Seorang Warga Denpasar Bali Meninggal Dunia, 2 Hari Sebelumnya Sempat Ikuti Vaksinasi AstraZeneca

Untuk mencapai target-target tersebut, legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara 2 itu menilai bahwa suksesnya vaksinasi jangan hanya dibebankan kepada BUMN, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk swasta.

"Jadi BUMN memegang ranah penting, saya setuju, sangat amat setuju, tapi kalau yang memegang peranan hanya BUMN, saya rasa nggak akan sanggup, Pak. Jadi buka kesempatan, kalau perlu kumpulkan semua stakeholder yang ada di masyarakat kita, juga dunia usaha, bagaimana kita mencapai 181 juta herd immunity itu," ucapnya.