Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Penanganan Covid

AstraZeneca Nilai Indonesia Tak Main-main Soal Pemberian Izin Darurat Vaksin Covid-19

Direktur AstraZeneca Indonesia, Rizman Abudaeri menilai, pemerintah sangat hati-hati dalam mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin Covid-19.

AstraZeneca Nilai Indonesia Tak Main-main Soal Pemberian Izin Darurat Vaksin Covid-19
Tribunnews.com/ Rina Ayu
Direktur AstraZeneca Indonesia, Rizman Abudaeri 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur AstraZeneca Indonesia, Rizman Abudaeri menilai, pemerintah sangat hati-hati dalam mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin Covid-19.

Hanya vaksin yang telah terbukti aman dan efektif yang bisa digunakan dalam program vaksinasi nasional maupun gotong royong.

Hal itu disampaikan Rizman dalam diskusi KCPEN yang digelar virtual, Kamis (3/6/2021).

"Pemerintah dalam melakukan keputusan tidak main-main dan juga kami sebagai industri Farmasi data yang kita sampaikan juga sangat luar biasa dikaji dengan sangat mendalam sangat cermat sehingga keputusan ini terjadi," kata Ruzman.

Ia menerangkan khusus di Indonesia, vaksin AstraZeneca telah tiba sebanyak 6 juta dosis.

Baca juga: Wakil Ketua MPR RI: Gencarkan Strategi Jemput Bola pada Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia

Sebelum masuk ke Indonesia, berdasarkan aturannya, vaksin yang diterima suatu negara sebelum digunakan warga negaranya harus mendapatkan izin dari otoritas setempat, khusus di Indonesia harus mendapatkan izin dari Badan POM.

BPOM akan memberikan Emergency Use Authorization atau EUA.

"Walau izin cepat tapi tetap memperhatikan aspek keamanan dan juga efikasinya. Semua vaksin harus melalui evaluasi Badan POM dan juga dapat persetujuan dari Badan POM di mana Kalau kita lihat dari persyaratan dari WHO vaksin yang bisa dikatakan efektif untuk digunakan itu harus mempunyai efikasi lebih dari 50%," jelasnya.

Baca juga: BREAKING NEWS Pemerintah Tak Berangkatkan Jemaah Haji Tahun Ini karena Masih Pandemi Covid-19

Meski telah diberikan izin penggunaan darurat, pemantauan vaksin tetap dilakukan atau yang disebut post market.

"Kami di industri Farmasi itu mempunyai kewajiban untuk selalu melaporkan ke Badan POM itu hal-hal yang memang diwajibkan itu yang dinamakan farmakovigilans, kita melaporkan misalkan adanya laporan keluhan dari masyarakat kita melaporkan efek samping yang kita terima," kata dia.

Ia berkeyakinan, pemerintah Indonesia hari ini sudah melakukan evaluasi yang sangat mendalam sehingga diambil kesimpulan bahwa beberapa vaksin ini layak digunakan di Indonesia untuk membentuk herd immunity' yang sekarang dijalankan melalui program vaksinasi.

Ikuti kami di
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas