Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Penanganan Covid

Stafsus Presiden: Transportasi Menjadi Tantangan Percepatan Vaksinasi Bagi Penyandang Disabilitas

Pada pertemuan tersebut dibahas mengenai upaya percepatan vaksinasi Covid-19 bagi penyandang disabilitas.

Stafsus Presiden: Transportasi Menjadi Tantangan Percepatan Vaksinasi Bagi Penyandang Disabilitas
Tribunnews.com/Taufik Ismail
Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia mendorong kelompok rentan terutama penyadang disabilitas mendapatkan prioritas vaksinasi Covid-19. 

Dalam pernyataannya, Angkie juga menyampaikan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan tujuh peraturan pemerintah (PP) dan dua peraturan presiden (perpres) sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Untuk mengimplementasikan peraturan-peraturan tersebut, diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Baca juga: Ini Startup Pertama Terlibat Penuh dalam Vaksinasi Covid-19 di Semua Lini

“(Pertemuan) ini bentuk sinergitas yang baik sekali antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Bapak Presiden mengatakan, semua kebijakan (agar) dapat diimplementasikan dengan tepat dan dirasakan manfaatnya oleh penyandang disabilitas melalui otonomi daerah masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur DIY menyampaikan bahwa sebagian penyandang disabilitas di wilayahnya sudah mendapat vaksinasi. Namun diperlukan juga pengaturan untuk pemberian vaksinasi terhadap berbagai kelompok masyarakat.

“Sudah ada sebagian (yang sudah divaksinasi), tapi masalahnya kan ada jatah yang harus dibagi dengan provinsi-provinsi lain. Jadi yang penting, data itu kan sudah masuk. Hanya sekarang vaksin itu jumlahnya seberapa untuk komponen-komponen yang lain (dan) pembagiannya bagaimana,” ujarnya,

Terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas, Sri Sultan menegaskan provinsi yang dipimpinnya sudah memiliki Komite Disabilitas. Dengan adanya peraturan pemerintah pusat yang terbaru, maka akan dilakukan penyesuaian terhadap peraturan daerah yang ada.

“Komite Disabilitas di DIY sudah jalan dari dulu, lima tahun yang lalu. Fokusnya di semua bidang bagi anak disabilitas. Komite itu organisasi para penyandang cacat, di setiap kabupaten/kota ada pengurusnya sendiri, di provinsi juga ada pengurusnya sendiri,” ungkap Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Sebagai informasi, data BPS tahun 2019 mengungkapkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai lebih dari 38 juta jiwa dan 800 ribu di antaranya terdapat di DIY.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas