Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria meminta Dinas Kesehatan DKI Jakarta tidak kendor melakukan 3T yakni Testing, Tracing dan Treatment untuk mencegah penularan Covid-19.

Ia pun menyoroti kurangnya sosialisai mengenai biaya pemeriksaan dari hasil tracing atau penelusuran kontak.

"Karena masyarakat masih banyak yang bingung (testing) Covid-19 ada biayanya tidak sih untuk mengecek itu. Itu dulu yang kurang dilakukan sosialisasi," kata Iman kepada wartawan, Rabu (16/6/2021).

Komisi E juga telah meminta Dinkes DKI Jakarta langsung melakukan pemeriksaan hasil penelusuran kontak dengan metode PCR.

Sehingga hasil contact tracing tersebut dapat diketahui secara akurat dan cepat.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Malaysia Masih Tinggi, Tercatat 5.150 Kasus Baru dalam 24 Jam Terakhir

"Yang kemarin misalnya ada tracing ada 16 orang ke belakang harusnya langsung dengan PCR, karena kita sudah ada kontrak PCR dengan laboratorium," kata dia.

Lima Klaster Covid-19 di Jakarta

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan adanya lima klaster Covid-19 di wilayah DKI Jakarta.

Hal itu diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (16/6/2021).

"Kemudian di DKI Jakarta. Terdapat lima klaster Covid-19 di DKI yaitu di Cipayung, Cilincing, Kelapa dua, Kayu Putuh dan Ciracas," ungkap Listyo di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Jakarta.

Listyo mengatakan lima wilayah tersebut termasuk dalam klaster Covid-19.

Setelah melakukan penelusuran terhadap 1.568 dari lima wilayah tersebut, kemudian ditemukan ada 103 kasus aktif dan terus mengalami peningkatan.

"Dari 1.568 orang yang kami tracing di lima klaster tersebut terdapat 103 orang kasus aktif di 5 klaster. Dan saat ini terus terjadi peningkatan," ucapnya.

Baca juga: Ketua IPW Neta S Pane Meninggal Dunia karena Terpapar Covid-19

Oleh karena itu untuk mengantisipasi munculnya klaster-klaster baru pihaknya terus melakukan antisipasi.

Satu diantaranya melakukan penguatan dan penebalan PPKM Mikro dengan mengoptimalkan 5 M dan 3 T.

"Kami melakukan pola, yaitu dengan melakukan penguatan dan penebalan PPKM mikro untuk mencegah penyebaran Covid dengan optimalkan 5M, mulai dari edukasi, pembagian masker, operasi yustisi, penyemprotan disinfektan, dan meniadakan kegiatan masyarakat untuk menghindari kerumunan," kata Listyo.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Batalkan Kunjungan ke Bandung Karena Siaga- 1 Covid-19

"Dan memaksimalkan kegiatan 3T, mulai dari sistem pendataan dan pelaporan tamu dengan one gate system, peningkatan rasio lacak kita terhadap 10 rumah dan 10 yang laksanakan kontak erat, memberikan imbauan dengan melibatkan tokoh-tokoh agama, meningkatkan kegiatan testing, dan juga termasuk mempersiapkan dan menambah tenaga kesehatan," lanjutnya.

Lebih lanjut Listyo mengatakan ada beberapa daerah di zona merah yang menjadi episentrum tentunya menjadi perhatian pihaknya.

Sebab masih banyak masyarakat orang tanpa gejala (positif Covid-19) berinteraksi dengan masyaralat yang sehat .

Sehingga tentunya ini juga mengakibatkan proses penyebran Covid-19 menjadi lebih cepet dengan ditemukannya beberapa varian baru dari India yang memiliki ciri penularannya lebih cepat.

Di daerah-daerah zona merah tersebut, Polri melakukan micro lockdown dengan melakukan lima langkah menejemen kontingensi.

“Mulai dari langkah penyekatan, kemudian penebalan kegiatan penjagaan. Kemudian kita juga melakukan manajemen tracing sehingga kemudian proses tracing yang bisa dilakukan secara tepat, karena ini adalah kunci. Krena mana kala kita bisa melakukan langkah-langkah ini dengan cepat maka laju pertumbuhan terhadap masyarakat yang sudah terdampak bisa kita lakukan langkah-langkah,” pungkasnya.