Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Mantan Direktur WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama mengatakan, pembatasan sosial sesuatu yang mutlak diperlukan saat ini.

Pembatasan sosial dapat saja hanya amat terbatas, atau sedikit lebih luas, atau memang luas sampai kepada lockdown total.

"Yang pasti, dengan perkembangan sekarang, tidak mungkin lagi hanya meneruskan program yang sudah ada, sekarang harus ada peningkatan pembatasan sosial secara nyata dan jelas," kata dia melalui pesan tertulis yang diterima, Jumat (18/6/2021).

Ia mengatakan, pemerintah harus melakukan penanganan Covid-19 yang maksimal, efektif serta efisien.

Baca juga: Kantor Kementerian Diusulkan Lockdown, Faskes Diprediksi Bakal Kolaps Sebulan ke Depan

Baca juga: Kasus Covid-19 di DKI Meningkat, Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Gelar Pertemuan Mendadak

Seperti yang disampaikan Kementerian Kesehatan bahwa puncak kasus Covid-19 di Tanah Air diprediksikan terjadi pada akhir Juni ini.

"Sulit dibayangkan bagaimana suasana pada akhir bulan ini kalau kasus terus naik. Karena itu, kenaikan kasus perlu dikendalikan dan diturunkan. Apalagi, kemarin ada tambahan 12.624 kasus baru COVID-19," ujarnya.

Kemudian langkah kedua setelah melakukan pembatasan sosial adalah meningkatkan secara maksimal pelaksanaan tes dan telusur ata test and tracing.

"Kedua hal ini angka indikator targetnya jelas, hanya tinggal dipastikan pelaksanaannya di semua Kabupaten/Kota secara merata dengan komitmen yang jelas guru besar FKUI ini.

Ketiga, melihat kasus sudah tinggi maka perlu kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, baik di Rumah Sakit maupun juga sama pentingnya di pelayanan kesehatan primer.

Baca juga: Nakes di Wisma Atlet: Pantang Pulang Sebelum Corona Tumbang

Baca juga: Covid-19 Melonjak di Jakarta: Situasi Genting, Kondisi Wisma Atlet, Permintaan untuk Anies

"Bukan hanya ruang isolasi dan ICU, alat dan obat, sarana dan prasarana lain yang disiapkan, tetapi yang paling penting adalah SDM petugas kesehatan yang harus terjamin bekerja secara aman. Tidaklah tepat kalau hanya menambah ruang rawat tanpa diiringi penambahan petugas kesehatan," ungkap Prof.Tjandra.

Kemudian, perlu kepastian tersedianya data yang akurat dan selalu update.

Analisa data ini juga harus dilakukan dengan dasar ilmu pengetahuan yang baik dan bijak.

Hal ini sangat diperlukan agar penentu kebijakan publik dapat membuat keputusan yang berbasis bukti ilmiah yang tetap atau evidence-based decision making process.

Langkah kelima, pemberian vaksinasi ke publik secara maksimal.

Walau vaksinasi tidak akan secara cepat menurunkan angka kasus yang sedang tinggi di suatu tempat.

Tetapi jelas vaksinasi berperan penting dalam pengendalian pandemi.

Harus diingat dalam menentukan berapa jumlah orang yang harus divaksin agar tercapai kekebalan komunal (‘Herds Immunity’) maka tergantung dari angka reproduksi penyakit dan juga efektifitas vaksin.

Jika angka reproduksi meningkat, dan juga efektifitas vaksin menurun misalnya karena varian baru, maka jumlah orang yang harus di vaksin perlu lebih banyak lagi untuk dapat memperoleh kekebalan komunal (‘Herds Immunity’)

"Jadi dalam situasi sekarang maka angka sasaran vaksinasi mungkin perlu dihitung ulang," ujarnya.